Yang Tercatat Di Kemenkumham Masih Kepengurusan Golkar Periode 2009-2014

2

Jakarta – Pemerintah masih menganggap kepengurusan Golkar periode 2009-2014 sebagai kepengurusan Golkar yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Sampai hari ini Kementerian Hukum dan HAM masih belum menetapkan mana kepengurusan Golkar yang sah, apakah hasil Munas Golkar di Bali atau Munas Golkar di Ancol. “Yang tercatat di kita masih yang lama. Itu (kepengurusan lama) kan Agung laksono ada di sana, Priyo ada di sana,” katanya di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (16/12).

Menurutnya, pemerintah tetap akan mengakui Golkar sebagai sebuah partai politik, kendati belum menetapkan kepengurusan mana yang sah setelah dua kepengurusan Golkar hasil Munas yang berbeda mendaftarkan diri pada 8 Desember lalu. “Golkar tetap diakui negara sebagai partai politik, tapi dalam kepengurusannya ada persoalan,” lanjutnya.

Dia menyatakan, baik hasil Munas Bali maupun Munas Ancol sudah memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, ucapnya, Munas Ancol juga dihadiri 50 persen + 1 peserta Munas seperti halnya Munas Golkar di Bali. “Itu meyakinkan kita agar dua-duanya menyelesaikan persoalan tersebut,” tutupnya.

Seperti diketahui, pada Senin 8 Desember lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah menerima pendaftaran kepengurusan Golkar dari dua hasil Munas yang berbeda. Hasil Munas Golkar di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan hasil Munas Golkar di Ancol telah memilih Agung Laksono menjadi Ketua Umumnya. Kementerian Hukum dan HAM sendiri mengembalikan persoalan dualisme kepengurusan di partai berlambang pohon beringin itu diselesaikan lewat mekanisme internal.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca