Tiga Kartu Sakti Jokowi Disebut Hanya Modifikasi Program SBY

0

Diskusi-Polemik-Sindo

Jakarta – Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI), Fentiny Nugroho, menyebut program kartu sakti pemerintah Joko Widodo (Jokowi) merupakan kelanjutan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengantisipasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia menyebut program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanyalah modifikasi Program Keluarga Harapan yang digulirkan Kementerian Sosial masa SBY saat menjelang kenaikan harga BBM. Bedanya, program KKS mengikutsertakan penyandang masalah sosial dalam skema perlindungan sosialnya.

“Tapi memang, penyandang masalah sosial tidak tercover dalam PKH,” katanya dalam diskusi polemik Sindo Radio dengan tema “Menguji Kartu Sakti” di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (08/11).

Walaupun demikian, Fentiny mengapresiasi tekad Jokowi yang dinilainya kuat di bidang pembangunan manusia. “Jokowi kuat dengan pembangunan manusia. Antara lain dengan keberadaan 3 Menko, yaitu Kementerian pendidikan, kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial,” ucapnya.

Dia menganggap, pemerintahan Jokowi punya modal sosial untuk mewujudkan program perlindungan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Sehingga, lanjutnya, jika anggaran dari APBN dirasa tidak memadai, program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah bisa menggunakan dana di luar APBN.

Berdasarkan skema jaminan sosial, dia berpandangan, dana program perlindungan juga bisa menggunakan dana yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dia percaya, modal sosial yang dimiliki Jokowi bisa digunakan untuk menghimpun dana di luar anggaran yang berasal dari APBN. “Gunakanlah aset Pak Jokowi itu bagaimana dengan masyakat dan bagaimana dengan dunia bisnis,” tukasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca