Tidak Ada Partai Yang Diuntungkan Meski Pilkada Dimajukan Atau Dimundurkan

1
Pengamat politik Indobarometer M. Qodari

Jakarta – Pengamat politik Indobarometer M. Qodari menganggap, tidak ada partai yang diuntungkan ataupun dirugikan terkait penentuan waktu Pilkada serentak.

Menurutnya, penentuan waktu Pilkada hanyalah soal teknis administratif. Bahkan, ucapnya, secara politis masing-masing partai politik berpikiran sama, bahwa kepala daerah tidak boleh terlalu lama dijabat oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

“Saya kira pikiran itu sama dan kalau kita bicara dari kacamata politik, antara desember dan februari 2016, itu gak ada istilahnya yang diuntungkan atau dirugikan. Sama-sama saja,” katanya dalam diskusi ‘Quo Vadis UU Pilkada’ di Jakarta, Rabu (04/02)

Dia menjelaskan, menyangkut pelaksanaan jadwal sebenarnya tidak ada perbedaan di antara masing-masing partai di DPR. Dalam pengamatannya, yang mempunyai wacana berbeda justru KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

Oleh karena itu, Qodari menyarankan kepada KPU agar jangan terlalu mengumbar wacana ke media. Sebab, KPU adalah pelaksana Pilkada dan bukan pembuat UU.

“Kalau pun mau ngomong, jangan ke media. Cukup jalur pribadi dan tertutup dengan partai-partai. Karena kalau nggak, KPU bisa dibilang offside,” tutupnya.

Sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak mempermasalahkan apakah Pilkada serentak nanti akan berlangsung di tahun 2015 atau 2016. Ketua DPD Irman Gusman mengungkapkan, sejauh ini DPR sudah berada pada track yang benar dengan mengesahkan Perppu Pilkada menjadi UU.

“Sehingga, apakah dimajukan atau dimundurkan itu soal teknis sekali. Jadi bagi kami (DPD) nggak ada masalah, 2015 Desember atau 2016 Februari, itu kan hanya soal satu dua bulan,” katanya dalam diskusi “Quo Vadis UU Pilkada” di Jakarta, Rabu (04/02).

Menurutnya, Pemilukada langsung adalah suatu keharusan dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Yang terpenting, lanjutnya, perlu dilakukan perbaikan sistem Pilkada langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir.

“Jadi, Pilkada mengurangi biaya politik, kemudian bagaimana high cost biaya politiknya berkurang, tingkat konfliknya jadi rendah,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca