Terkait Usulan Jasmas DPRD Jelang Pilwali, Pemkot Surabaya Klarifikasi ke Kemendagri

0
Risma dalam sebuah acara Pelajar Nusantara

Surabaya – Pemerintah kota Surabaya mengirimkan surat klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengalokasian dana hibah untuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) DPRD Surabaya.

Surat dengan nomor 910/1011/436.2.2/2015 tersebut bertujuan mendapatkan petunjuk dari Kemendagri terkait rencana penggunaan dana hibah untuk Jasmas DPRD Surabaya. Surat itu dikirimkan pemkot Surabaya karena adanya Surat Edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang pelaksanaan program Jasmas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pekan lalu, Pemkot Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan DPRD Surabaya. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati program Jasmas DPRD Surabaya akan direalisasi tahun ini melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Dana Jasmas akan diambil dari pos dana hibah pada APBD Surabaya. Setiap anggota Dewan diberikan kesempatan mengusulkan progaram di perubahan APBD 2015 tersebut dengan nilai sebesar Rp 2 Milyar per orang. Program yang diusulkan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari konstituen di wilayah asal para anggota dewan terpilih.

Namun rencana ini terancam gagal dilaksanakan karena adanya surat edaran dari KPK yang melarang penggunanan dana hibah dan pelaksanaan program Jasmas menjelang Pilkada. Surat Edaran KPK tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan program hibah atau Jasmas untuk kepentingan dukung mendukung dalam Pilkada.

Akibat SE KPK tersebut, program Jasmas yang sudah dirancang masing-masing anggota Dewan melalui serap aspirasi masyarakat pada masa reses yang lalu terancam gagal. Padahal program tersebut dianggap mampu memfasiltasi aspirasi masyarakat yang tidak semua dapat tertampung oleh pemkot Surabaya.

“Banyak aspirasi masyarakat yang tidak dapat ditampung semua oleh Pemkot. Makanya Dewan bisa memfasilitasi lewat program Jasmas tersebut.” jelas Armuji, Ketua DPRD Surabaya saat dimintai tanggapan, Kamis (5/3).

Sebagaimana diketahui program Jasmas adalah program yang dimanfaatkan oleh anggota Dewan sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat di Dapil mereka terpilih. Anggota DPRD mengusulkan program kegiatan di APBD Surabaya dan dimasukan dalam pos dana hibah.

MENARIK DIBACA

loading...

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini