Seluruh Partai KMP Diprediksi Tolak Perppu Pilkada

0
Koalisi Merah Putih di Tugu Proklamasi Jakarta saat Pilpres

Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, keputusan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menolak Perppu Pilkada, besar kemungkinan diikuti oleh partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik itu sangat dinamis. Kesepakatan Demokrat-KMP untuk mendukung Perppu pilkada sebelumnya bisa jadi bagian dari strategi politik KMP untuk menguatkan dominasinya di DPR.

“Sejak awal kuat dugaan Golkar dan KMP sulit untuk menerima dan mendukung perppu pilkada, sebab KMP menginginkan pilkada melalui DPRD, sedangkan perppu yang dikeluarkan SBY itu jelas-jelas mengatur pilkada secara langsung. Jadi, kesepakatan itu bisa dikatakan ‘kesepakatan ala bunglon’ dan besar kemungkinan Demokrat juga telah menyadarinya,” katanya kepada fren247, Sabtu (6/12).

Nasef menilai, kesepakatan KMP-Demokrat untuk mendukung perppu pilkada sebenarnya bukan alasan utama bergabungnya Demokrat ke KMP. Bergabungnya Demokrat ke KMP sejatinya lebih didasari oleh keinginan politik yang kuat dari partai Demokrat sendiri untuk berada di luar pemerintahan.

“Terbukti dalam sejumlah kesempatan sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, ketua umum dan elit Demokrat sering mengungkapkan preferensi Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang pemerintah,” ujar dia.

Menurut dia, ‎dengan adanya keputusan Golkar yang besar kemungkinan diamini oleh partai-partai KMP lainnya untuk menolak Perppu Pilkada potensi deadlock dalam paripurna DPR untuk menyetujui atau menolak perppu pilkada tersebut juga semakin besar. Kalau benar-benar terjadi deadlock, maka akan menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang lebih besar lagi, terutama soal kepastian hukum mengenai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada yang direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2015.

“Sebagai salah satu upaya mengantisipasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya memutus pengujian Perppu Pilkada yang diajukan oleh sejumlah kalangan sebelum paripurna DPR dengan agenda pembahasan perppu pilkada itu dilaksanakan,” papar Nasef.

Nasef melanjutkan, walaupun kewenangan untuk menyetujui atau menolak Perppu pilkada itu ada di DPR, akan tetapi setidaknya putusan MK dapat dijadikan guidance constitutional dalam pembahasan perppu oleh DPR, karena putusan MK tentunya didasarkan pada nilai dan norma yang terkandung di dalam konstitusi.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca