Ruhut : Golkar Bisa Ditinggalkan Pemilih Jika Tetap Menolak Perppu Pilkada

0

Jakarta – Munas Golkar di Bali pada 30 November-3 Desember menetapkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sedih jika Perppu yang menjadi
peninggalan pemerintahan SBY itu nantinya ditolak di DPR. Pasalnya, di era reformasi seharusnya demokrasi yang dikedepankan dengan melibatkan rakyat dalam Pilkada tanpa melalui perwakilan.

Menurutnya, Golkar bisa ditinggalkan oleh konstituennya jika tetap pada sikapnya menolak Perppu Pilkada. “Jadi, gak papa. Golkar itu, kalau mereka tetap ngotot, saya yakin 2019 mereka akan ditinggalkan,” pungkasnya.

Ruhut mengaku tidak yakin bahwa nantinya partai di KMP akan mengikuti langkah Golkar. Sejauh ini, ucapnya, partai yang menyuarakan Pilkada melalui DPRD baru Golkar dan PKS. “Merah putih lainnya sama kok dengan kami,” ucapnya.

Dia mengingatkan, apabila pemilu menjadi tidak langsung, maka akan sulit mendapatkan kepala daerah pilihan rakyat seperti Basuki Tjahja Purnama atau Risma Rustriningsih. “Ini produk rakyat, kalau DPRD sudah ketahuan,” tandasnya.

Mengenai apakah langkah Golkar yang menolak Perppu Pilkada akan merubah sikap politik Demokrat yang selama ini cenderung berada di sisi Koalisi Merah Putih, dia menegaskan, Demokrat akan tetap menjadi partai penyeimbang secara netral di parlemen. “Mereka (KMP) ikut-ikut kami. Memang mereka penyeimbang netral, di otak mereka parlementer kok. Mereka oposisi kok. Kalau kami tidak. Kami presidensial,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, sejauh ini KMP belum memutuskan lebih jauh posisinya terhadap Perppu Pilkada, apakah akan mendukung atau menolak. Menurutnya, Golkar sebagai salah satu partai KMP tentu sudah membuat pertimbangan matang sebelum menetapkan menolak Perppu Pilkada dalam Munas di Bali.

“Saya kira itu kebijakan yang sudah dipikirkan secara mendalam, secara baik oleh teman-teman dari partai Golkar. Dan, tentu nanti KMP secara khusus akan membahas lebih dalam, kira-kira KMP seperti apa,” jelasnya.

Dia menuturkan, Gerindra sendiri belum membahas penyikapan terhadap Perppu Pilkada. “Tentu nanti pada saatnya kita akan putuskan apa yang menjadi keputusan partai, apakah menolak Perppu seperti Golkar atau kita ikut Pilkada langsung, atau kita ikut Pilkada langsung dengan syarat-syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Demokrat,” tegasnya.

Posisi Gerindra sendiri, ungkapnya, sejak pembahasan UU Pilkada di DPR mendorong Pilkada melalui DPRD. Namun, setelah pemerintah SBY mengeluarkan Perppu, semuanya itu bergantung pada rapat paripurna DPR.

“Sudah dimulai pembahasan di antara komisi II karena DPR menyerahkan. Komisi II sudah membahas, kemudian juga memanggil beberapa pakar. Akan terus dilanjutkan, didalami, termasuk nanti pada bulan Januari-Februari kita akan putuskan melalui paripurna,” tutup Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini.

MENARIK DIBACA

loading...

3 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca