Romahurmuziy: SK Menkumham tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat

0

 

Romahurmuziy

Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy menyatakan penetapan PTUN bukanlah sebuah putusan final. Sebab, penetapan PTUN adalah instrumen yang boleh dijalankan atau tidak dijalankan oleh Menkumham sebagai tergugat, seperti diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU 5/1986 tentang PTUN.

“Sepanjang Menkumham belum menerbitkan penundaan, maka DPP PPP adalah tetap hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya,” katanya dalam rilis kepada awak media di Jakarta, Senin (10/11).

Dia memandang frase menunda pelaksanaan SK┬ádalam amar penetapan PTUN pada 6 November lalu tidaklah menunda keberlakuan SK Menkumham. Sebaliknya, perubahan susunan pengurus PPP tidak lagi membutuhkan pelaksanaan mengingat sifat SK Menkumham yang konstitutif, yaitu menimbulkan keadaan hukum baru. “Dari semula DPP PPP adalah hasil Muktamar Bandung 2011 menjadi hasil Muktamar Surabaya 2014,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, frase menunda pelaksanaan┬ájuga berkaitan dengan amar ketiga yang berbunyi: Tidak melakukan tindakan pejabat TUN lainnya yg berhubungan dengan obyek sengketa. Oleh karena itu, amar ketiga dimaknai sebagai penegasan bahwa SK Menkumham tetap berlaku, namun tidak boleh diubah lagi sampai ada putusan bersifat tetap. “Karenanya seluruh hasil muktamar Sahid juga tidak bisa diproses pendaftarannya,” tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Romy ini, penetapan penundaan sama artinya dengan skorsing terhadap berlakunya SK Menkumham. Namun, skorsing tersebut baru terhitung efektif jika Menkumham menjalankannya karena sifatnya condemnatoir atau perintah.

Sebab, Menkumham perlu mempertimbangkan pasal 64 ayat (4) huruf b UU 5/1986 tentang PTUN yg berbunyi: Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Selain itu, pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 tentang Asas Umum Pemerintahan yangg Baik memuat asas kepastian hukum. Sehingga bisa saja Menkumham tidak melaksanakan Penetapan PTUN. “Jika yang dimaksud PTUN adalah ditunda keberlakuan SK Menkumham maka tidak ada DPP PPP per 6 November 2014 dan itu bertentangan dengan asas kepastian hukum,” tukasnya.

Karena itu, imbuh Romy, yang dimaksud PTUN adalah menunda pelaksanaan putusan lanjutan terhadap SK Menkumham tertanggal 28 Oktober. “Pasal 116 ayat 3 UU 51/2009 tentang perubahan kedua atas PTUN memastikan bahwa Menteri memiliki waktu 90 hari utk mempertimbangkan perlunya dijalankan atau tidaknya. Mendesak-desaknya hanya menunjukkan kita tdk paham undang-undang,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca