Ributkan Pengadaan UPS APBD 2014 Ternyata Ahok Tidak Tahu Kasus Sedang Disidik Polda

3
Ahok dan Moeldoko

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap adanya anggaran siluman didalam APBD DKI tahun 2014. Diantaranya anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di 49 sekolah di Jakarta.

Pengadaan UPS tersebut, menurut Ahok, dinilai tidak wajar dan merupakan anggaran siluman yang bukan usulan dari Pemrov DKI Jakarta. Setiap sekolah menerima satu unit UPS yang menghabiskan anggaran Rp 5 Milyar lebih untuk mengadakannya.

Ahok telah melaporkan kasus tersebut ke KPK untuk ditindak lanjuti. Namun yang cukup mengejutkan ternyata Ahok tidak mengetahui bahwa kasus tersebut sudah dalam proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya sejak Januari 2015. Bebarapa saksi dan alat bukti sudah dikumpulkan oleh penyidik Tipikor Polda Metro Jaya.

“Tidak tahu. Saya tidak tahu,” jelas Ahok saat dikonfirmasi oleh media pagi ini, Kamis (5/3), atas penyelidikan yang dilakukan Polisi.

Ahok juga mengaku tidak tahu bahwa sudah ada pegawai Sudin pendidikan Jakarta Barat yang diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. “Saya cuma dengar saja ada Sudin yang main-main,” katanya.

Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, pengadaan UPS ini masuk di APBD – Perubahan DKI 2014 yang disahkan oleh Kemendagri dari hasil pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI periode sebelumnya di tahun 2014.

Untuk wilayah Jakarta Barat, penanggung jawab pengadaan UPS ini Sudin Pendidikan Menengah. Kontrak pengadaan ditanda-tangani pada 20 November 2014 oleh pemenang lelang di kantor Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Yang menandatangani kontrak adalan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alex Usman, selaku Kasi Sarana dan Prasarana bersama kontraktor pemenang lelang. Berita lelang dan penandatanganan kontraknya terbuka dan diliput berbagai media juga ditampailkan dilaman Sudin Pendidikan Jakarta Barat. (http://barat.jakarta.go.id/v10/?page=Berita&id=1819)

Kecurigaan mengenai anggaran yang tidak wajar di Dinas Pendidikan Jakarta tersebut sebenarnya sudah sejak awal terendus. Bahkan media sempat mengungkap adanya markup tersebut. Namun pada masa itu, Ahok menganggap wajar adanya kelebihan anggaran tersebut. “Persoalannya kan kalau tidak dikembalikan saja. Peluang melebihkan ini wajar, bukan pelanggaran,” katanya.

Walau masa itu ada dorongan untuk melaporkan hal tersebut ke KPK, Ahok menolak untuk melakukan, karena menganggap belum merupakan pelanggaran atas ketidak-wajaran nilai anggaran untuk Dinas Pendidikan tersebut. “Engga usah sampai laporan ke KPK, Kan belum ada kerugian,” jelas Ahok saat itu, Senin (21/4/2014), ke media.

“Kalau dilaporkan ke KPK kan kalau terjadi kerugian, kalau dibilang dugaan penyimpangan, Dia (Disdik) enggak menyimpang, kan cuma menggangarkan saja, tapi lebih,” jelasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca