Revisi UU MD3 Kemungkinan Molor Dari Tenggat 5 Desember

1

Jakarta – Revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau lebih dikenal dengan sebutan UU MD3 kemungkinan akan melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Meskipun sebelumnya telah disepakati oleh Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen bahwa revisi atas UU tersebut dilakukan paling lambat hingga 5 Desember 2014.

Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, batas waktu revisi UU MD3 sudah mepet dan hanya tersisa satu hari lagi. Namun, sampai hari ini dirinya belum mengetahui apakah surat presiden untuk menunjuk kementerian mana yang akan mewakili pemerintah dalam proses revisi tersebut sudah diterbitkan atau belum.

“Waktunya tinggak besok. Sampai sekarang kita belum tahu surpres tidak turun atau nggak. (Kalau) selanjutnya, kita akan bahas di masa sidang akan datang,” katanya di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (04/12).

Menurutnya, agak sulit membuat revisi atas UU MD3 dalam waktu yang terbatas ini. Sebab, jikapun surat presiden sudah diterbitkan, masih dibutuhkan waktu untuk memproses surat tersebut. Antara lain, menunggu surat sampai ke pimpinan DPR.

Padahal, ucapnya, rapat paripurna DPR dalam masa sidang kali ini hanya tinggal satu kali lagi sebelum DPR masuk ke dalam masa reses. “Kalau sidang sekarang tinggal besok. Kalau besok tidak terkejar, dibahas (pada masa sidang) yang akan datang,” pungkasnya.

Menurutnya, revisi UU MD3 yang molor dari batas waktu akan mempunyai implikasi. Sebab, setelah DPR memasuki masa reses, maka tidak ada sidang dan pengambilan keputusan. Meskipun masa reses bisa disiasati masing-masing fraksi dengan membangun lobi, namun rapat paripurna atas revisi UU MD3 akan berlangsung di masa sidang berikutnya. “Kita ingin revisi cepat selesai, agar DPR kembali normal,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa tidak yakin revisi UU MD3 akan terselesaikan dalam masa sidang kali ini. Pasalnya, revisi UU tersebut tidak hanya berdasarkan kesepakatan antara KMP dan KIH saja. “Dengan ada 21 usulan dari DPD, ini kan harus diplenokan apakah diterima pemikiran dari DPD atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, putusan MK sudah mengamanahkan pelibatan DPD dalam pembahasan UU. Sehingga, revisi UU MD3 pun harus memenuhi putusan MK tersebut. “Yang jadi soal kesepakatan KIH dan KMP tidak terlalu jauh membahas soal perluasan kewenangan DPD itu,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca