Reaksi Keras Dari Demokrat, KMP Hati-Hati Sikapi Perppu Pilkada

0
Nico Harjanto

Jakarta – Reaksi keras Demokrat terhadap hasil Munas Golkar di Bali yang menolak Perppu Pilkada beberapa waktu lalu dinilai akan membuat partai pendukung Koalisi Merah Putih di luar Golkar bersikap hati-hati saat memutuskan apakah akan menolak atau sebaliknya mendukung Perppu tersebut.

Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto berpendapat, saat ini partai yang tergabung di dalam KMP terlihat hati-hati memposisikan dirinya menanggapi langkah Golkar yang terang-terangan menolak Perppu Pilkada. Pasalnya, partai KMP lain di luar Golkar melihat reaksi keras dan kekecewaan mendalam yang dilontarkan oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui, Perppu Pilkada dikeluarkan oleh pemerintahan SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden.

“Partai Demokrat sudah mengeluarkan berbagai statement yang menyatakan mereka merasa prihatin, merasa dikhianati komitmennya. Bahkan SBY sebagai Ketua Umumnya juga sudah menginstruksikan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Hebat guna mengamankan dan menggolkan Perppu Pilkada tersebut,” katanya di Jakarta, Sabtu (06/12)

Menurutnya, anggota partai KMP yang lain tentu dia tidak mau mempertaruhkan soliditas KMP hanya demi agenda politik Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Pasalnya, keputusan menolak Perppu Pilkada itu dia nilai hanya menjadi imbal balik atas dukungan DPD-DPD tingkat I, tingkat II Golkar terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie pada Munas Golkar di Bali.

“Saya kira partai-partai di KMP ini mempunyai pendirian politik, mereka juga bisa berpikir dam melakukan kalkulasi politik bahwa Munas Golkar di Bali itu sungguh-sungguh mengancam eksistensi politik mereka,” lanjutnya.

Selain reaksi keras SBY dan Demokrat itu, ungkapnya, Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan Pilkada langsung harga mati. Sehingga, pemerintah dan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat akan mempertahankan kelanjutan Perppu Pilkada tersebut. Apalagi, berbagai pemberitaan dan survey menyatakan bahwa masyarakat secara umum menyatakan ingin Pilkada tetap langsung.

“Kalau mereka mengikuti agenda Golkar untuk menolak Perppu Pilkada tersebut, tentu nanti mereka akan berhadapan dengan rakyat. Sehingga tidak tertutup kemungkinan, pada tahun 2019 mereka akan dijauhi oleh pemilih,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan Golkar terhadap Perppu Pilkada telah membuat partai Demokrat kecewa. Pasalnya, Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada itu diterbitkan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini menjabat Ketua Umum Demokrat.

“Kita kan sudah komit ditandatangani. Sekarang kalau mereka (Golkar) katanya bukan menolak Perppu tapi memperjuangkan pilkada DPRD itu sama saja. Sangat disayangkan sekali,” kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (05/12).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca