Rapat Pimpinan DPR Bahas Surat Edaran Larang Menteri Hadiri Rapat DPR

0

Johny-G-Plate-Nasdem

Jakarta – Hari ini pimpinan DPR membahas surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretaris Kabinet yang melarang para menterinya menghadiri rapat dengar pendapat di DPR.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan, setiap permasalahan mengenai DPR pasti akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR. “Jadi, apapun hal yang ada di DPR akan kita bicarakan bertahap dan final,” tukasnya.

Agus mengaku, dirinya sendiri baru mendengar adanya larangan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPR pada hari Senin kemarin (24/11) dari berbagai pemberitaan.

Namun demikian, dia menganggap, sebelum Presiden Jokowi melarang menterinya menghadiri RDP di DPR, sebenarnya pemerintah bisa melakukan rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

“Kalau kita melihat, sebenarnya ini bisa disampaikan kepada kita dengan bahasa yang halus. Atau kita bisa rapat konsultasi. Karena muaranya ketidaksinkronan,” jelasnya.

Dia yakin, cara-cara yang bijak bisa menuntaskan segala permasalahan yang ada. “Sebenarnya ada cara yang lebih baik, ada yang cara lebih soft sehingga kita bisa menyelesaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johny G. Plate berpendapat, surat yang disampaikan Presiden Jokowi melalui Setkab yang melarang para menterinya untuk menghadiri rapat di DPR merupakan langkah yang tepat. Sebab saat ini masih terjadi proses perdamaian antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR dengan revisi UU MD3.

“Nasdem melihat surat Presiden itu bagus. Karena Presiden menyadari DPR sedang dalam upaya damai berupa revisi UU MD3,” katanya.

Menurutnya, apabila pada saat revisi UU MD3 masih dalam proses pembahasan, lalu para menteri datang pada rapat kerja di DPR, maka itu bisa menyulut kembali pertikaian antara KMP-KIH dan bisa memperlambat revisi UU MD3. “Itu langkah bijak Presiden sebagai upaya cooling down di DPR,” bebernya.

Seperti diketahui, pada 4 November lalu Setkab melayangkan Surat Edaran dengan nomor SE-12/Seskab/XI/2014 yang meminta jajaran menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dalam rapat di DPR. Surat tersebut kemudian menuai kontroversi dan pro-kontra di DPR.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca