Rambe Kamarudzaman: Pembahasan Perppu Pilkada Diharapkan Selesai Februari

2

Rambe

Jakarta – Komisi II menjanjikan pembahasan mengenai Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah akan selesai dibahas di DPR paling lambat bulan Februari tahun 2015. Rencananya, pembahasan Perppu tersebut akan dimulai di DPR pada Januari 2015.

Ketua Komisi II Rambe Kamarudzaman berharap, pembahasan mengenai Perppu tersebut bisa lancar. “Yang penting kita sepaham dulu mengenai hal ini. Mudah-mudahan tidak berlarut-larut dan jangan berlarut-larut,” katanya di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (24/11).

Dia memprediksi, pembahasan mengenai Perppu yang mengembalikan Pilkada menjadi langsung tersebut hanya akan memakan waktu paling lama dua bulan. “Insya Allah, satu bulan setengah atau dua bulan. Kalau selesai misalnya dia Februari, itu sudah bisa terprogram semuanya,” jelasnya.

Menurutnya, Perppu Pilkada adalah agenda prioritas yang harus dibahas oleh DPR. Pembahasan tersebut akan memuat dua opsi, yaitu apakah Perppu tersebut diterima atau malah justru ditolak oleh DPR. “Jadi kalau diterima ada UU tentang penerimaan itu. Kalau dicabut, ada RUU tentang pencabutan. Dan dua-dua ini dibahas di paripurna DPR. Jadi komisi II akan membahas itu,” terangnya.

Namun demikian, Ketua KPU Husni Kamil Manik khawatir, jika pembahasan Perppu Pilkada baru bisa rampung pada Februari 2015 mendatang, maka pemungutan suara kemungkinan akan dilakukan pada bulan Desember. “Nah, itu putaran pertama, belum lagi putaran kedua,” katanya.

Karena itu, KPU nantinya akan mengkonsultasikan lagi masalah tersebut bersama dengan pemerintah dan DPR. Sebab, KPU khawatir akan ada sengketa antara peserta pemilu akibat mepetnya pelaksanaan tahapan pemilu itu. “Ini merupakan satu upaya kita memperkecil ruang sengketa yang seringkali itu menjadi bagian yang disengketakan oleh peserta pemilu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, setidaknya ad 204 daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada tahun 2015. Namun, sampai saat ini DPR belum melakukan pembahasan mengenai Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada, apakah akan menyetujui atau menolaknya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca