Priyo: Posisi DPP Golkar Masih Status Quo

0
Peserta Munas Golkar IX Ancol Jakarta
Peserta Munas Golkar IX Ancol Jakarta
Peserta Munas Golkar IX Ancol Jakarta
Peserta Munas Golkar IX Ancol Jakarta

Jakarta –┬áKondisi Politik di tubuh Partai Golkar terus memanas. Setelah kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas di Bali pada 30 November hingga 4 Desember lalu, kali ini giliran Presidium Penyelamat Partai Golkar melangsungkan Munas yang dimulai sejak hari ini. Munas dibuka pada pukul 20.00 tadi dan dijadwalkan berlangsung hingga Senin (06/12) mendatang.

Dengan adanya dua Munas di tubuh partai berlambang pohon beringin itu, maka akan ada dua kepengurusan DPP di Golkar. Merespons hal tersebut, Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, DPP Golkar saat ini masih dalam posisi status quo. Hasil Munas Golkar di Bali yang mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum belum lah bisa mengeluarkan keputusan apa pun menyangkut semua persoalan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

“Jadi, yang ingin kami beritahukan ke teman-teman adalah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai termasuk yang munas di Bali itu sekarang belum berwenang melakukan apa pun. Termasuk menggeser, memecat, mem- PAW DPD-DPD I dan II se Indonesia,” katanya di sela-sela Munas Golkar yang diselenggarakan Presidium Penyelamat Partai Golkar di Hotel Aston Mercure Jakarta, Sabtu (06/14).

Menurutnya, semua keputusan yang mengatasnamakan Golkar masih perlu menunggu keputusan pemerintah, dalam hal ini pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Semua pihak perlu menunggu keputusan pemerintah yang akan memutuskan siapa yang paling lebih absah duduk menjadi DPP Golkar. “Dengan demikian posisi DPP sampai hari ini status quo. Baik yang Munas Bali maupun yang kelak dilakukan pada Munas ini,” tegas pria yang akan maju dalam Munas Golkar Presidium Penyelamat Partai.

Karena itu, Priyo meminta agar seluruh jajaran DPD I dan DPD II se Indonesia untuk tetap bersikap tenang dan tidak khawatir dengan ancaman pemecatan. “Karena pada hari ini posisi dewan pimpinan pusat status quo alias tidak punya wewenang untuk menggeser apa pun,” tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar lainnya Laurens Siburian menegaskan, bahwa Presidium Penyelamat Partai Golkar masih menunggu keputusan final PTUN. Presidium sendiri sudah melayangkan surat pada Jumat (05/14) lalu. “Dimasukkan hari Jum’at gugatannya. Jadi kita tunggu 90 hari sudah ada keputusan final,” ucapnya.

Dia melanjutkan, sesuai dengan UU No. 22 tahun 2012, maka proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri akan memakan waktu 60 hari jika tidak ada kasasi. Namun, jika ada pihak yang mengajukan banding, keputusan dalam tingkat kasasi harus diputuskan selama 30 hari. “Jadi dalam tempo 90 hari harus ada keputusan hukum,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca