Presidium KMP Belum Bahas Usulan KIH Soal Hak Anggota DPR

0

Idrus-Marham-2

Jakarta – Draft kesepakatan perdamaian antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen belum juga ditandatangani. Pasal 74 dan pasal 98 UU MD3 masih menjadi ganjalan bagi KIH untuk menandatangi kesepakatan tersebut.

Koordinator KMPĀ Idrus Marham mengungkapkan, usulan baru KIH mengenai UU MD3 pasal 74 yang mengatur mengenai tugas DPR dan pasal 98 tentang Komisi DPR disampaikan dalam pertemuan antara KMP dan KIH pada kemarin (12/11). Namun, keinginan KIH tersebut belum bisa dibahas hari ini, sebab pihaknya baru akan menyampaikan hasil pertemuan di hadapan Presidium KMP pada hari Jum’at besok.

“Kami telah berjanji kepada mereka sesuai koordinasi yang berlaku di Koalisi Merah Putih. Koordinator akan melaporkan kepada Presidium dan Presidium akan melakukan rapat paling mungkin besok untuk menerima laporan dari koordinator pelaksana,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (13/11).

Oleh sebab itu, dia menyatakan penandatanganan kesepakatan antara KMP dan KIH tidak mungkin bisa terselenggara hari ini juga. Sebab, usulan tersebut baru akan dibahas dalam pertemuan Presidium KMP. Namun, Idrus menepis anggapan bahwa KMP tidak akan menerima sepenuhnya usulan KIH itu. “Bukan belum bisa diterima, tapi memang kami belum bisa membahasnya,” jelasnya.

Akan tetapi, Idrus menambahkan, penggunaan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat seperti disebutkan dalam pasal 74 dan 98 menjadi hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. “Maka tentu komitmen kami hak itu harus dilaksanakan dalam proses demokrasi dan sistemnya presidensial,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca