Pram: Kewenangan DPR Tetap

1

Jakarta – Politisi PDIP Pramono Anung menegaskan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih menginginkan kewenangan yang melekat pada tiap anggota DPR tetap seperti sebelumnya.

“Kewenangan di DPR tetap sepenuhnya kewenangan DPR,” katanya usai mewakili KIH bersama politisi PDIP Olly Dondokambey melakukan pembicaraan dengan perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) di kediaman Hatta Rajasa di Jakarta, Sabtu (15/11).

Dia menyatakan, pihaknya telah mencapai kesepahaman dengan KMP. Namun sebelum kesepahaman tersebut ditandatangani, masih diperlukan persetujuan masing-masing fraksi KIH di DPR. Nantinya, kesepakatan damai antara KMP dan KIH akan ditandatangani di DPR. “Mudah-an besok Senin (17/11) jam 1 ditandatangani,” jelasnya.

Menurutnya, pasal di dalam UU MD3 yang menyangkut pasal tentang hak anggota DPR yang berkaitan dengan hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat seperti tertuang dalam pasal 79 dan 194-227 sama sekali tidak dihilangkan.

Oleh karena itu, dia berharap, jika kesepakatan nantinya berhasil ditandatangani sudah tidak ada lagi istilah KMP dan KIH di parlemen. “Nanti setelah ini, tidak adalagi Merah Putih dan Indonesia Hebat. Yang ada adalah DPR,” jelasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca