PPP Romy Anggap SK Menkumham Sesuai Dengan UU Parpol

2

Jakarta – Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan, apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM jika merujuk kepada UU Parpol maka penerbitan Surat Keputusan mengenai kepengurusan PPP pada 28 Oktober lalu sudah benar.

“Kalau dari segi ketentuan UU harus tanggal 28. Kalau tanggal 30 atau 1 justru salah,” katanya di ruang fraksi PPP di komplek DPR, Selasa (11/11).

Menurutnya, penerbitan SK Menkumham itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi pelantikan Menkumham yang baru dilantik sehari sebelumnya. Melainkan, SK tersebut berselang seminggu Muktamar PPP di Surabaya menyusun kepengurusan pada 19 Oktober.

Apalagi, lanjutnya, saat itu Menkumham sebelumnya, Amir Syamsudin, tidak bisa menerbitkan SK karena sudah demisioner. “Pada saat itu, karena Pak Amir demisioner dia harus menunggu menteri baru,” jelasnya.

Dia menyatakan, UU Parpol tidak mencantumkan kewajiban hukum yang mengatakan harus menunda pembentukan kepengurusan ketika timbul sengketa. Sesuai dengan pasal 25 UU Parpol, permohonan kepengurusan bisa ditolak dua pertiga anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta mengajukan keberatan ke Menkumham.

“Kalau hanya satu orang (yang mengajukan), Ketua umumnya atau Ketua Umum yang akan berakhir itu tidak bisa. Karena jelas UU nya,” jelasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

Tanggapan Pembaca