PPP Muktamar Surabaya Anggap Langkah Menkumham Sebagai Kepastian Hukum

1

Romahurmuziy

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan versi muktamar Surabaya menganggap langkah Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) yang tetap berpegangan pada SK Menkumham mengenai kepengurusan PPP yang sah adalah sebuah kepastian hukum bagi partai berlambang Ka’bah itu.

Ketua Umum DPP PPP muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy, mengapresiasi langkah Menkumham mempertahankan surat keputusan tertanggal 28 Oktober 2014 itu. “Hal ini memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggara negara di seluruh tingkatan, tentang siapa DPP PPP yang sah dan mengikat secara hukum, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) 1-2 tahun mendatang,” katanya dalam siaran pers kepada awak media di Jakarta, Sabtu (15/11).

Menurutnya, posisi Menkumham yang tetap berpegangan kepada SK sudah sesuai ketentuan pasal 3 UU 28/2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan asas-asas umum pemerintahan yg baik (AAUPB). “Dengan ketetapan ini, Menkumham telah menegakkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepentingan umum,” lanjutnya.

Dia menyatakan, jika merujuk kepada UU No. 2 tahun 2008 junto UU No. 2 tahun 2011, sangat mustahil keberadaan parpol tanpa adanya kepengurusan yang sah dan berlaku. Jika itu terjadi, tidak ada landasan hukum bagi keberadaan kader PPP di DPR dan DPRD I maupun DPRD II. Padahal, saat ini ada 39 anggota Fraksi PPP di DPR, 134 anggota Fraksi PPP DPRD I dan 1.126 anggota FPPP DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, ucap pria yang akrab disapa Romy ini, langkah Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, juga tetap memastikan tertib penyelenggaraan negara mengenai kewajiban pertanggungjawaban penggunaan bantuan parpol sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2009 junto Peraturan Pemerintah No. 83/2012 yang mengatur tentang bantuan keuangan parpol.

Dia memastikan, bahwa langkah Menkumham yang tetap berpegangan terhadap SK Menkumham juga tidak mengganggu kepentingan umum. Sebab, langkah Menkumham sesuai ketentuan asas praduga rechtmatig di pasal 67 ayat (1) UU No. 5/1986 ttg PTUN. Sehingga, gugatan kepada Menkumham yang mempersoalkan terbitnya SK Menkumham tidaklah membatalkan keputusan PTUN.

“Dengan demikian, tindakan Menkumham menjamin terselenggaranya kepentingan umum yang berhubungan dengan daya berlaku kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca