PPP Kubu Romy Anggap Penetapan PTUN Tidak Menunda SK Menkumham

2

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menganggap penerbitan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 6 November lalu tidak serta merta menunda pemberlakuan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai kepengurusan PPP pada 28 Oktober silam.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Romahormuziy, Asrul Sani menganggap hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) PTUN yang berlangsung tertutup itu adalah sebuah penetapan dan bukan sebuah keputusan sela. Dia menegaskan penerbitan penetapan PTUN mengenai PPP tidak membatalkan struktur kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya. “Karena itu seluruh tindakan hukum kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” katanya dalam rilis yang diterima Fren247.com di Jakarta, Sabtu (08/11).

Seperti diketahui hasil keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) PTUN tersebut berbunyi: “Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Arsul menilai frasa “Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda”, seperti tertuang dalam penetapan PTUN itu bukan berarti menyatakan ditundanya pemberlakuan SK yang diterbitkan oleh Menkumham. Sebab, putusan tersebut tidak secara otomatis langsung berlaku karena bukan merupakan sebuah pernyataan yang berlaku seketika (deklaratoir). Sebaliknya, dia berpandangan putusan tersebut bersifat perintah (condemnatoir). Sehingga, pemberlakuannya memerlukan penerbitan surat Menkumham untuk melaksanakan penundaan.

“Sesuai pasal 3 ayat (2) dan pasal 67 ayat (4) huruf b UU 5/1986 tentang PTUN, Menkumham selaku pejabat TUN berhak untuk tidak menerbitkan Putusan Penundaan. Dalam pasal 116 UU 51/2009 tentang Perubahan PTUN, bahkan untuk keputusan yang bersifat tetap pun masih tersedia 60 hari sejak tanggal Putusan, utk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, apalagi hanya Penetapan atau Putusan Sela,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca