Politisi PDIP Tolak Program Kartu Sakti Jokowi Jika Tidak Sesuai Perundangan

0

Jakarta – Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menolak jika rencana program tiga kartu sakti yang akan digulirkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melabrak aturan perundang-undangan.

Menurutnya, UU yang dipakai untuk tiga program tersebut adalah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). “Inilah urutan hukum yang dipakai 3 kartu ini,” katanya dalam diskusi dengan tema “Menguji Kartu Sakti” di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (08/11).

Dia menganggap, munculnya asumsi program kartu sakti pemerintah melabrak aturan perundang-undangan yang ada hanyalah persoalan komunikasi. Namun demikian, lanjut Eva, pemerintah sudah berupaya memperbaiki asumsi yang keliru tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi.

Eva menyebut Menko Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani Soekarnoputri, sudah mengeluarkan berbagai pernyataan resmi untuk mengoreksi asumsi yang keliru itu. “Jadi, gak mengelola warung sebenernya, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik,”

Selain itu, dia menyatakan, program kartu sakti Jokowi tersebut tidak akan menggunakan dana yang bersumber dari luar APBN. “Jadi, tidak ada pelanggaran serius dari Pak Jokowi,” tukasnya.

Seperti diketahui pemerintah berencana menggulirkan tiga program kartu sakti untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Tiga program tersebut antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (Kartu Indonesia Pintar), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca