Bambang J Pramono : Calon DPD-RI untuk Jawa Timur

5

Bambang_DPDRI_600

[tabku name=’PROFIL‘]

Lahir di Madiun, Jawa Timur, 04 Januari 1965. Masa remaja dihabiskan di Surabaya. Tamat SLTA di Santa Maria Surabaya (1983), tamat D3 Statistik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember – ITS (1988) dan tamat S1 Statistik di Kampus yang sama (1997).

[/tabku]

[tabku name=’AKTIVIS REFORMASI‘]

Semasa duduk di bangku kuliah, Bambang J. Pramono yang biasa dipanggil Gembos aktif di gerakan Mahasiswa. Bersama kawan-kawannya mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS) (1990). Baginya, tugas Mahasiswa bukan hanya belajar, tapi juga sebagai intelektual yang punya tanggung jawab terhadap nasib bangsa dan negaranya. Oleh sebab itu, Bambang aktif melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa di empat Kota: Surabaya, Malang, Jember dan Jombang. Selain itu, Bambang juga aktif membangun komunikasi dengan aktifis mahasiswa diberbagai kampus di Indonesia, diantaranya Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Terlibat aktif dalam Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) yang melawan hegemoni rezim politik Orde Baru (1993).

Aktif melakukan advokasi terhadap masyarakat miskin yang dipinggirkan oleh sistem pembangunan Orde Baru, seperti petani di Tuban, petani di Wedoro Anom, dan lain-lain. Bersama kawan-kawan aktifis kerakyatan lainnya mendirikan Cakrawala Timur sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendidikan politik rakyat dan advokasi terhadap permasalahan kerakyatan (1991).

Di saat gerakan Pro Demokrasi “tiarap” akibat peristiwa 27 Juli 1996, bersama kawan-kawannya di Jawa Timur melakukan konsolidasi Demokrasi guna membangkitkan kesadaran perlawanan rakyat. Tidak berhenti pada konsolidasi, Bambang juga ikut aktif melahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Di Surabaya, untuk menggerakkan roda reformasi, Bambang dan kawan-kawannya membidani lahirnya organisasi Arek Pro Reformasi (APR) dan Arek Suroboyo Pro Reformasi (ASPR) (1998). Tidak mau diam, Bambang juga mendorong konsolidasi mahasiswa untuk membentuk organisasi yang bersifat nasional, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) (1999).

[/tabku]

[tabku name=’Profesi dan Organisasi‘]

Sejak tahun 1999, di samping mulai merintis karir sebagai pengusaha, Bambang tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Bersama KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) membentuk Yayasan Manusia Merdeka (2002), sebuah lembaga yang mendorong hadirnya perbincangan kebhinekaan di Indonesia kembali yang telah lama dikubur. Selanjutnya tahun 2010, bersama-sama aktifis gerakan Mahasiswa tahun 80-an mendirikan Masyarakat Republik sebagai upaya untuk melahirkan konsepsi kepemimpinan nasional diberbagai aras: politik, ekonomi dan akademik, dalam rangka menghadapi era pasar bebas 2020.

 Didorong kecintaannya terhadap almamater, Bambang menjadi Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Jakarta Raya Alumni IKA ITS Jakarta Raya (2008), dan menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA ITS (2011).

[/tabku]

[tabku name=’Mengapa DPD‘]

Berdasarkan pemahaman akan potensi, keunikan, dan keunggulan dinamika politik merupakan sumber daya utama Jawa Timur, disertai seluruh permasalahan dan tantangan yang dihadapi menambah keteguhan untuk menyatakan visi ke depan.

Memperkuat kesadaran dan partisipasi politik rakyat Jawa Timur untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Guna mewujudkan visi tersebut, setidaknya peranan DPD menjadi sangat penting. Berdasar atas ketentuan fungsi, tugas & wewenang adalah format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan.

Untuk Fungsi Legislasi tugas dan wewenang DPD adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Selain itu DPD dapat ikut membahas RUU yang terkait dengan bidang: (i) Otonomi daerah; (ii) Hubungan pusat dan daerah; (iii) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; (iv) Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; (v) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk Fungsi Pertimbangan, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR

Sementara untuk Fungsi Pengawasan DPD memiliki tugas dan wewenang berupa: Pertama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kedua, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK yang terkait dengan bidang: (i) Otonomi daerah; (ii) Hubungan pusat dan daerah; (iii) Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; (iv) Pengelolaan 

[/tabku]

[tabkuu]

[divider]

Memperkuat kesadaran dan partisipasi politik rakyat Jawa Timur untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca