Pertentangan KMP-KIH Dikhawatirkan Berlanjut Meski Revisi UU MD3 Sudah Dilakukan

2
Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti

Jakarta – Kesepakatan KMP-KIH mengenai revisi Undang-Undang MD3 sudah diketok palu sebelum masa reses DPR pada rapat paripurna kemarin. Revisi atas UU MD3 dipercaya bisa meredakan pertentangan KMP dan KIH di parlemen.

Namun demikian, Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mengaku khawatir, pada masa sidang berikutnya pertentangan antara KMP dan KIH masih akan berlanjut di parlemen dalam berbagai pembahasan berbagai UU. Pertentangan antara KMP dan KIH sendiri telah membuat masa sidang perdana DPR dalam jangka waktu 3 bulan lalu tidak efektif.

“Malah, kemungkinan banyak UU yang akan molor. Kenapa molor dibahas, karena lagi-lagi demi kepentingan pembedaan (KMP-KIH),” katanya di Jakarta, Sabtu (06/12).

Dia memprediksi pembahasan mengenai tiap pasal pasal dalam RUU akan tetap berlangsung ketat. Terutama pembahasan menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “RUU APBN, pasti akan lambat,” jelasnya.

Menurutnya, KMP dan KIH cenderung mencari titik perbedaan di banding persamaan di antara mereka. Terlebih lagi, bagi partai pendukung KMP, perbedaan pendapat dengan KIH justru membuat mereka solid di dalam. “Kalau mereka tidak buat suasana itu, mereka bisa pecah kemana-mana. Beda dengan KIH, KIH itu kan bukan dipertemukan oleh ide dan isme, tapi dipertemukan oleh kekuasaan,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik Populi Center Nico Harjanto tidak memungkiri bahwa DPR dalam satu masa sidang pertamanya belum bisa bekerja secara efektif yang disebabkan perebutan posisi pimpinan DPR dan pengisian alat kelengkapan dewan. “Baru pada penutupan kemarin, revisi UU MD3 itu bisa diselesaikan, bisa disahkan. Tapi itu pun masih menyisakan persoalan. Karena DPD tidak menyetujui upaya revisi tersrebut karena tidak melibatkan mereka,” katanya.

Dia mengungkapkan, pada masa DPR periode 2009-2014 satu masa sidang pertama, paling tidak DPR sudah bisa membahas revisi APBNP dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya. “Yang sekarang ini, itu belum bisa dilakukan, sehingga wajar kalau beberapa pihak termasuk di DPR, mereka sekarang ini makan gaji buta,” tegasnya.

Sehingga, dia berharap, di masa sidang berikutnya DPR bisa memperbaiki kinerjanya. Apalagi, kemajuan proses revisi atas UU MD3 berhasil mencapai titik temu setelah adanya pertemuan antara KMP dan KIH di kediaman Ketum PAN Hatta Rajasa dan bukan di gedung DPR meskipun revisi UU tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR Jumat kemarin.

“Kedepan, kita tentunya tidak menginginkan hal tersebut. Kita ingin supaya proses-proses legislasi itu semua pembasahan dan keputusannya diambil di dalam gedung DPR melalui proses-proses yang normal,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca