Pergantian Pimpinan Pimpinan Fraksi Golkar Masih Butuh Pengesahan Kemenkumham

2

Jakarta – Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat pergantian pimpinan fraksi maupun alat kelengkapan partai Golkar di DPR dan MPR masih belum bisa dilakukan karena Kementerian Hukum dan HAM masih belum mengesahkan kepengurusan Golkar yang dihasilkan dua Munas yang berbeda.

“Sementara hasil munas ini kedua-duanya belum mempunyai kekuatan hukum, belum disahkan Menkumham,” katanya di gedung MPR di Jakarta, Kamis (18/12).

Politisi partai Golkar itu tidak memungkiri bahwa pergantian pimpinan fraksi merupakan kewenangan partai. Namun, karena masing-masing kepengurusan berdasarkan dua Munas di Golkar belum berkekuatan hukum tetap, maka belum bisa dilakukan pergantian pimpinan fraksi. “Yang berhak mengganti alat kelengkapan adalah partai yang memiliki keabsahan hukum,” tegasnya.

Menurutnya, MPR sendiri belum membahas persoalan pergantian pimpinan fraksi Golkar di MPR. Sebab, pembahasan pergantian alat kelengkapan di MPR juga tetap harus melampiri pengesahan kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kalau di kita (MPR) belum bahas itu. Karena saya mengetahui permasalahannya, belum dibahas sampai sana,” bebernya.

Dia menjelaskan, surat pengesahan Kemenkumham diperlukan sebagai dasar legalitas. Jika tidak ada dasar surat pengesahan Kemenkumham, maka nantinya banyak pihak yang dengan mudah mengganti pimpinan alat kelengkapan MPR dan DPR. “Kalau memenuhi persyataran itu bisa jalan, kalau tidak dipenuhi tidak bisa jalan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini ada kepengurusan kembar berdasarkan dua Munas yang berbeda di tubuh partai Golkar. Munas Golkar di Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan Munas Golkar di Ancol menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum.

Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol berencana mengganti Ketua Fraksi Golkar di MPR dan DPR. Agun Gunandjar Sudarsa ditunjuk menjadi pimpinan fraksi di MPR dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pimpinan fraksi di DPR. Saat ini, Ketua Fraksi Golkar di MPR adalah Hardi Susilo, sedangkan di DPR Ade Komaruddin.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca