Pengamat Sayangkan UU Direvisi Karena Kesepakatan KMP-KIH

0

Jakarta – Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengapresiasi upaya rujuk antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di perlemen. Namun demikian, dia menyayangkan bahwa rujuk antara KMP dan KIH itu mensyaratkan dilakukan revisi UU MD3 untuk mengakomodasi KIH di posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

“Saya sebetulnya tidak setuju kesepakatan tersebut harus merevisi Undang-Undang,” katanya di gedung DPR Jakarta, Rabu (12/11).

Menurutnya, proses politik terjadi seyogyanya tidak merubah Undang-Undang yang menjadi hasil kesepakatan politik sebelumnya. Apalagi, rekonsiliasi yang terjadi antara KMP dan KIH terjadi karena pembagian kekuasaaan. “DPR berkompromi untuk kavling kekuasaan,” ucapnya.

Yunarto menganggap, masih belum teruji apakah kesepakatan damai antara KMP dan KIH bisa permanen atau sementara. Kendati DPR berencana mengubah UU MD3, namun kesepakatan tersebut adalah sebuah kesepakatan politik. “Jangan sampai ke depan kita punya preseden. Karena bersepakat, membuat perubahan UU. UU itu bertahun dan berbulan-bulan dibahas,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca