Pengamat Hukum Tata Negara: Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Golkar Lebih Tepat Lewat Mahkamah Partai

0
Said Salahuddin dari Jaringan Aktivis 1998

Jakarta – Kamis 8 Januari besok kedua kubu di Golkar rencananya akan kembali melakukan perundingan sebagai upaya islah di antara keduanya. Meskipun perundingan di antara dua kepengurusan berdasarkan hasil Munas yang berbeda dinilai sesuatu yang baik, namun penyelesaian perselisihan lebih tepat ditempuh melalui mekanisme Mahkamah Partai.

Demikian disampaikan Pengamat hukum tata negara Sigma Said Salahuddin. Dia menyatakan, mekanisme penyelesaian perselihan di tubuh partai politik sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai politik.

Menurutnya, UU Partai Politik itu telah secara lengkap mengatur cara penyelesaian segala macam perselisihan di sebuah partai politik. Di antaranya, terkait dengan keanggotaan, pemecatan keanggotaan secara sewenang-wenang, pertanggungjawaban kepengurusan, maupun menyangkut perselisihan kepengurusan.

Dia menjelaskan, UU Parpol telah mengamanahkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan ditempuh melalui jalur mahkamah partai. “Jadi, apabila ada dua faksi, dua kubu yang menyoal tentang kepengurusan, penyelesaiannya sebetulnya lebih tepat di mahkamah partai. Bukan dengan cara perundingan semacam itu,” katanya di Jakarta, Rabu (07/01).

Seharusnya, kata Said, di antara kedua pihak yang bersengketa harus ada pihak pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai untuk mempersoalkan kepengurusan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Namun, sejauh ini kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono telah melayangkan gugatan terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Bali ke pengadilan negeri.

Padahal, lanjutnya, pengadilan negeri tidak sepenuhnya berwenang memutus perselihan di antara keduanya. “Sebab, kata pasal 32 ayat 2 UU Partai Politik, kata akhir dari suatu perselisihan kepengurusan partai politik, penyelesaiannya itu ada di Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” tukasnya.

Dia menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah mengatakan, bahwa kepengurusan yang masih terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah hasil Munas Riau pada tahun 2009. Meskipun, di dalam Mahkamah Partai hasil Munas Riau Muladi sebagai Ketua diaanggap pro kepada kepengurusan Munas Bali, namun di dalamnya juga terdapat sosok Andi Matalata yang dekat dengan kepengurusan hasil Munas Jakarta.

“Jadi, kita tidak bicara orang per orang, kita bicaranya kelembagaan Mahkamah Partai. Kalau sebagai lembaga itu sudah dipercaya oleh dua kubu, percayakan hasilnya kepada Mahkamah Partai itu,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca