Pemerintah Berharap Perppu Pilkada Segera Disahkan DPR

2
Rapat Komisi II DPR

Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mulai melakukan pembahasan mengenai Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly yang mewakili pemerintah menyatakan, dengan diterbitkannya Perppu no. 1 tahun 2014, maka UU No. 23 tahun 2014 yang menjadi regulasi pengganti UU no 22 tahun 2014 tentang kepala daerah tidak berlaku dan secara otomatis dicabut.

Dia menjelaskan Perppu yang terbit pada masa pemerintahan SBY itu diterbitkan dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah tetap berlangsung secara demokratis.

“Perppu no. 1 tentang Pilkada ditetapkan dengan tujuan untuk dilaksanakan secara demkrats. Pemerintah dalam hal ini memakai frase dipilih secara demokratis,” katanya saat memberikan paparan penjelasan tentang Perppu Pilkada di hadapan komisi II DPR di Jakarta, Kamis (15/01).

Menurutnya, Perppu Pilkada perlu segera mendapatkan persetujuan oleh anggota DPR. Pasalnya,terdapat keadaan mendesak dan segera untuk menjamin keberlangsungan pilkada langsung di tahun 2015.

Oleh karena itu, dia menyampaikan harapannya, agar DPR bisa memberikan persetujuan atas Perppu tersebut. “Dan kami mohon agar kiranya kita laksanakan segera mungkin, kita sahkan secepat mungkin, supaya tahapan Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca