PDI-P Tuntut Hitung Ulang Suara Untuk DPRD Surabaya

1
Wisnu Sakti Buana, Calon kandidat kuat yang akan diusung DPC PDIP Surabaya

wisnu-sakti-pdip

Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, melayangkan tuntutan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan hitung ulang surat suara untuk DPRD Surabaya. Hal ini dilakukan karena ditemukan penggelembungan jumlah suara sah yang berakibat naiknya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

PDI-P harus kehilangan 4-5 kursi DPRD Surabaya akibat penggelembungan yang terjadi pada proses rekapitulasi formulir C1 di KPUD Surabaya.

Menurut Wisnu Saktu Buana, Ketua PDI-P Surabaya, dia menemukan penggelembungan suara yang sistematis dari rekap yang dilakukan KPUD. Dia mencurigai hasil rekap KPUD tidak sesuai dengan hasil rekap yang ada di formulir C1 yang dimiliki PDI-P.

Wisnu yang juga wakil walikota surabaya menjelaskan, hampir disemua kelurahan terjadi permainan suara.Ada dua modus yang dilakukan. Pertama, adalah bila BPP per kecamatan ditambah sedikit, maka suara PDIP dikurangi. Bila BPP per kecamatan ditambah banyak, suara PDIP juga diberi tambahan. ”Tidak banyak, sehingga secara persentase tetap turun,” katanya.

Dia mencontohkan di Kecamatan Krembangan. Suara sah ditambah sekitar 10 ribu, namun suara PDIP dikurangi lima ribu. Lalu modus kedua (suara PDIP ditambah, tapi BPP ditambah banyak) terjadi di kecamatan Wonokromo. Suara PDIP ditambah 4.000 suara, namun BPP di kecamatan itu bertambah sekitar 21 ribu.

”Kami tidak tahu kenapa suara kami bertambah. Kami justru ingin mengembalikan suara yang ditambah, karena itu memang bukan suara kami,” ucapnya.

Memang tidak begitu signifikan bila dilihat per kecamatan. Tapi, hasil signifikan terlihat di keseluruhan Dapil. Untuk Dapil I, misalnya. Whisnu mengatakan versinya berbeda dengan versi KPU. Untuk versi KPU, total suara sah sebanyak 243.760, dengan BPP sebesar 22.160. Suara PDIP sebanyak 84.613 dan meraih 3,8 kursi yang kemudian bulat menjadi empat setelah ada sisa suara.

Namun, versi PDIP sendiri berbeda. Karena BPP di Dapil yang memperebutkan 11 kursi tersebut hanya sebesar 18.674. Karena suara sahnya berdasarkan formulir C1 adalah 205.411. Ada tambahan suara sah yang tidak jelas sekitar 40 ribu. ”Tentunya tambahan 40 ribu suara tersebut tak mungkin berasal dari pemilih daerah lain yang hanya menggunakan KTP. Karena maksimal pemilih se Surabaya paling hanya sekitar 2.000 orang,” tambahnya.

Sementara, Whisnu mengklaim bahwa suara yang didulang partainya sebanyak 96.890. Ada selisih sekitar 12 ribu suara. ”Dari perhitungan internal, kami setidaknya meraih lima kursi bulat,” tegasnya.

Untuk itu, Whisnu mengatakan bahwa pihaknya berniat meminta hitung ulang ke KPU Jatim terhadap perolehan Surabaya. ”Kami ingin jujur-jujuran saja. Karena bagaimanapun juga, suara rakyat ini yang dipertaruhkan. Masak mau dipermainkan aspirasi rakyat demi kepentingan pragmatis,” ucapnya.

Bila KPU Jatim membutakan diri terhadap protes pihaknya, Whisnu menyatakan akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu Jatim. ”Kami ingin dilakukan hitung ulang. Biar semua terbuka,” ucapnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca