Pasca Putusan PTUN, PPP kubu SDA Minta Keputusan Menkumham Tidak Lagi Dijadikan Pegangan

2

 

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali (SDA) meminta agar semua pihak yang berkepentingan terhadap PPP tidak lagi menyandarkan Keputusan Menkumham tentang perubahan kepengurusan di PPP.

Wakil Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey R. Jemat mengungkapkan, pada 6 November lalu PTUN telah menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan Menkumham No. M. HH-07.AH.11.01. Menurutnya, keputusan PTUN tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat, sehingga semua pihak wajib mematuhi peraturan tersebut.

“Bahwa oleh karena telah diterbitkannya penetapan pengadilan tata usaha negara Jakarta mengenai penundaan Pelaksanaan Keputusan Menkumham No. M. HH.-07. AH.11, maka diharapkan agar seluruh pihak yang berkepentingan dengan Keputusan Menkumham tersebut, khususnya pihak pemerintah baik lembaga eksekutif maupun legislatif, serta para kader PPP di seluruh Indonesia, untuk tidak melaksanakan segala sesuatu perbuatan yang didasarkan pada Keputusan Menkumham No. M. HH-07.AH.11.01 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara PTUN N0. 217,” katanya saat membacakan pernyataan menanggapi hasil Keputusan PTUN di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta, Minggu (09/11).

Seperti diketahui, PPP kubu SDA menggugat keputusan Menkumham No. M. HH-07.AH.11.01 pada 28 Oktober 2014 mengenai pengesahan perubahan susunan DPP PPP ke PTUN dan meminta PTUN membatalkannya. Keputusan Menkumham tersebut dianggap telah melanggar UU dan asas pemerintahan yang baik.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca