Pasca Pernyataan Kemenkumham, Kedua Kubu Di Golkar Didesak Selenggarakan Munas Rekonsiliasi

0

Jakarta – Inisiator Munas Rekonsiliasi Golkar, Taufik Hidayat, mendesak kedua kepengurusan kembar di Golkar segera melakukan Munas Rekonsiliasi.

Dia mengungkapkan, pernyataan pemerintah yang memposisikan hasil Munas Golkar di Bali dan di Jakarta secara setara membuat langkah islah di tubuh partai Golkar melalui munas rekonsiliasi semakin penting. Sebab, pemerintah tidak mau masuk lebih dalam ke konflik di partai Golkar dengan tidak menetapkan kepengurusan mana yang sah, apakah DPP hasil Munas Bali atau DPP hasil Munas Jakarta.

“Dalam kesimpulan saya, surat dari pemerintah ini, menjadikan munas rekonsiliasi sebagai keniscayaan. Rekonsiliasi hanya bisa ditempuh melalui munas bersama,” katanya kepada wartawan di kawasan Cikini Jakarta, Selasa (16/12).

Taufik menyampaikan, masing-masing kubu yang saat ini berkonflik di Golkar tidak merasa mendapatkan legalitas pemerintah dengan tidak ditetapkannya dua kepengurusan Golkar, baik hasil Munas Bali maupun Munas Ancol. Oleh karena itu, pilihan yang bisa diambil adalah di antara kedua belah pihak adalah islah.

Kendati ada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik di tubuh partai Golkar, namun dengan adanya dua kepengurusan maka akan sulit menentukan Mahkamah Partai yang mana yang akan jadi acuan. Karena, lanjutnya, bagaimana pun Mahkamah Partai adalah produk yang dihasilkan DPP. Sehingga timbul pertanyaan Mahkamah Partai DPP yang mana yang bisa mendamaikan kedua belah pihak.

“Sebaiknya secara rasional, pihak yang bertikai ini untuk segera membuka pikiran dan hatinya menuju kepada munas islah. Kalau gak mau munas islah, ya munas rekonsiliasi. Kalau gak mau munas rekonsiliasi, munas persatuan,” tegasnya.

Dia mengingatkan, kedua kubu yang saat ini berkonflik harus mempertimbangkan kepentingan kader Golkar di daerah yang akan menghadapi Pilkada serentak. Persiapan untuk Pilkada serentak diprediksi membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk menanganinya. “Dan ini pertama kali. Manajemen untuk menghadapi pilkada serentak ini memerlukan kondisi partai yang baik dan konsentrasi yang sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan konstituen,” tutupnya.

Seperti diketahui, saat ini ada dua kepengurusan Golkar dari dua hasil Munas yang berbeda. Hasil Munas Golkar di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan hasil Munas Golkar di Ancol telah memilih Agung Laksono menjadi Ketua Umumnya. Kementerian Hukum dan HAM sendiri mengembalikan persoalan dualisme kepengurusan di partai berlambang pohon beringin itu diselesaikan lewat mekanisme internal.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca