Parpol Berharap Uji Materi UU Pilpress Yusril, Diloloskan

0
Prof. Yusril Ihza Mahendra

yusril

Hari ini (20/3) Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan atas permohonan Prof. Yusril Ihza Mahendra terhadap uji Materi UU Pemilihan Presiden (PILPRES) UU 42 tahun 2008. MK menetapkan bahwa tidak diperlukan lagi persidangan untuk kasus ini karena sudah sangat jelas apa yang di mohonkan oleh Yusril. Pembacaan keputusan akan dilakukan sore ini pukul 15.30 WIB.

[ads2][ads1]

Permohona Uji Materi yang dilakukan Yusril adalah terhadap pasal pasal yang ada di UU PILPRES, terutama terkait dengan pasal tentang waktu pelaksanaan PILPRES dan Ambang batas yang dipersyaratkan bagi PARPOL yang ingin mengajukan Capres.

Berikut pasal-pasal yang di gugat Yusril :

Pasal 3 Ayat 5  “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”

Pasal 9 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 14 ayat 2 ” Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”

Pasal 112 “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di Konstitusi negara, UUD 45, khususnya pasal mengenai waktu pelaksanaan pemilu dan hak seseorang untuk dicalonkan menjadi president.

6A ayat 2 amandemen ke 3 UUD 45 adalah: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Pasal 22E amandemen ke 3 UUD 45
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Frasa pada pasal 6A ayat 2 UUD 45″sebelum pelaksanaan pemilihan umum” ini lah yang sudah ditafsirkan oleh MK dengan meluluskan Uji materi yang dilakukan Effendi Ghazali sebelumnya, yang artinya sebelum PILEG. Juga pasal 3 ayat 5 UU Pilpres dianggap bertentangan dengan amanat UUD 45 pasal 22E, yang mengharuskan PEMILU SERENTAK untuk PILEG dan PILPRES.

Namun dalam keputusan terhadap permohonan uji materi Efendi Ghazali, MK ternyata tetap memutuskan bahwa PILEG dan PILPRES 2014 terpisah dan sah menurut UU, sehingga pemilihan serentak baru akan dilakukan pada 2019.  Keputusan lainnya adalah mengenai Presidential Threshold (PT), atau batas ambang partai yang berhak mencalonkan Presiden, MK menyerahkan keputusan pada DPR hasil PILEG 2014 untuk melakukan perubahannya.

Hal ini lah yang digugat oleh Yusril, dimana MK tidak konsisten dengan Keputusannya yang sudah menyatakan UU Pilpres Inkonstitusional tapi masih menggunakannya dalam PILEG dan PILPRES 2014.  Istilahnya barang yang sudah jelas haram nya tapi masih digunakan dan diperlakukan sebagai barang halal.

Semua Parpol berharap diluluskan Permohonan Yusril

Jika sebelumnya banyak Parpol yang menyindir Yusril atas kengototannya tetap mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres, terutama partai partai besar, saya memperkirakan saat ini justru sebaliknya. Banyak parpol saat ini “berdoa” agar apa yang di mohon kan Yusril di luluskan oleh MK.

Kenapa ?

Karena sudah terjadi dinamika politik yang sedemikian dinamis, utamanya dengan dimunculkan nya Jokowi sebagai Capres oleh PDI-P sebelum pelaksanaan PILEG pada 9 April nanti. Pencapresan Jokowi yang sangat populer ini menjadi sandungan besar bagi Parpol yang juga sudah menggadang-gadang Capres mereke. Bagi PDI-P pecapresan Jokowi ini juga bukan tanpa resiko, justru mengajukan Jokowi sebelum diketahu hasil PILEG sama saja dengan menempatkan PDI-P di bibir jurang. (baca disini)

Bagi Parpol besar seperti Golkar, Gerindra, Demokrat yang sudah mengajukan atau setidaknya mempersiapkan Capres mereka ada kekhawatiran suara mereka akan terjun bebas dengan pencapresan PDI-P ini. Suara mereka dikhawatirkan tidak akan mencapai 20% sebagai syarat PT. Walau ada skenario koalisi yang disiapkan sebelumnya tapi dengan maju nya Jokowi didepan bisa menjadi persoalan apalagi PDI-P belum menentukan calon Wakil Presiden bagi Jokowi.

Sementara bagi PDI-P, pencapresan Jokowi sebelum Pileg sama saja dengan orang yang maju kemedan perang dengan mengeluarkan semua senjata andalannya didepan, tidak ada satupun lagi senjata yang dirahasiakan untuk pertarungan pamungkas PILPRES. Bagi PDI-P menang dalam PILEG dan mendapatkan 20% suara sudah tidak bisa ditawar lagi. Jika PDI-P tidak mampu merebut minimal 20% Kursi DPR pada Pileg, maka mimpi PDI-P untuk “berbuka setelah puasa 10 tahun” harus dipendam. Dan lebih beresiko lagi adalah, Jokowi yang selama ini dianggap sebagai senjata pamungkas PDI-P ternyata adalah senjata tumpul yang tidak berguna mengangkat suara PDI-P.

Bagi parpol yang ada potensi sebelumnya berkoalisi dengan PDI-P tentu jika suara PDI-P tidak sampai 20% sehingga tidak mampu mengajukan capres sendiri, akan sulit didekati oleh PDI-P. Kenapa? karena figure Jokowi yang dominan pasti tidak nyaman bagi parpol lain bernegosiasi jika nantinya berkoalisi dengan PDI-P. Apalagi semua orang sudah tahu, Jokowi memiliki banyak pendukung di tengah masyarakat, utamanya di social media, yang kebanyakan mendukung dengan FANATIK setiap perbuatan dan tindakan Jokowi, tidak peduli benar atau salah. Kondisi ini tentu tidak nyaman untuk sebuah Koalisi. Saya yakin Partai kecil jika suara PDI-P tidak sampai 20% tidak akan mau mengulurkan tangan berkoalisi dengan PDI-P, meraka akan cari koalisi yang lebih bersahabat dan membiarkan PDI-P kembali jadi oposisi.

Nach dalam kenyataan itulah saya merasa seluruh parpol besar termasuk PDI-P berharap keputusan MK hari ini adalah meloloskan permohona Yusril. Terutama terkait dengan Penghapusan PT sebagai ambang batas mengajukan calon presiden. dengan dihapusnya PT maka PDI-P akan lolos dari mimpi buruk ambang batas andai suaranya tidak sampai 20% dari hasil PILEG.

Sementara bagi Parpol besar lainnya, penghapusan PT membuat mereka bisa segera mengajukan Capresnya tanpa khawatir dengan hasil PILEG, dan tentunya bisa segera membuat komitmen stategis dengan parpol kecil. Komitmen yang saling menguntungkan dan mengikat parpol kecil untuk tidak berkoalisi dengan PDIP.

Dan yang penting, saya menduga, MK akan meloloskan permintaan Yusril agar Pencapresan dilakukan sebelum PILEG berlangsung, sebelum 9 April 2014.

Kita tunggu pengumanan keputusan MK 15.30 WIB ini.

 

Ferry Koto

Penggiat Perkoperasian dan Pendidikan, Dewan Pendidikan Surabaya, Direktur Center for National Strategic Studies (CNSS), Penggagas Gerakan Muslim Kuasai Media (GMKM)

Latest posts by Ferry Koto (see all)

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca