Netralitas Menkumham Yasonna H. Laoly Diuji Dalam Menetapkan Hasil Munas Golkar Yang Sah

0

‎Jakarta –  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, pada Senin (8/12) kemaren, menerima pendaftaran dua kepengurusan Golkar yang mendaftarkan hasil Munas mereka yang berbeda. Yang satu adalah hasil Munas Bali dengan Ketua Umum terpilih Aburizal Bakrie sementara yang lainnya adalah pengurus hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. Menkumham kali ini diuji netralitasnya dalam memutuskan mana kepengurusan yang sah berdasarkan UU Parpol dan AD/ART yang dimiliki Partai Golkar.

Ujian Bagi Profesionalitas Menkumham

Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef memprediksi bahwa besar kemungkinan susunan kepengurusan Partai Golkar yang akan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly adalah susunan kepengurusan hasil Munas Bali. Kecuali kalau Menkumham nya tidak cermat dan memihak kubu Agung.

“Menkumham harus benar-benar bersikap profesional dan tidak memihak, keputusan yang diambil harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi,” katanya saat dihubungi fren247, Senin (8/12)

Dia menjelaskan bahwa Munas tandingan yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan uang saja. Sebab pelaksanaan Munas Bali sah berdasarkan konstitusi Golkar dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Munas Bali sudah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Jadi, pelaksanaan Munas tandingan itu akan sia-sia saja,” jelas dia.

Dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Munas sebagai suatu bentuk forum tertinggi pengambilan keputusan di Partai Golkar. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam AD/ART Partai.

“Misalnya pekaksanaan Munas harus dihadiri oleh minimal 50 persen lebih pemilik suara di Partai Golkar. Syarat-syarat tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dipenuhi oleh Munas tandingan kubu Agung Laksono dan lain-lain,” ujar Nasef.

Menurutnya, hal itu disebabkan mayoritas pemilik suara di Partai Golkar telah berpihak kepada kubu Aburizal Bakrie, apalagi dewan pertimbangan Partai Golkar sendiri juga telah mendukung penuh pelaksanaan Munas di Bali, sehingga tidak mungkin akan mendukung pelaksanaan Munas tandingan di Jakarta.

Berdasarkan pada UU Partai Politik, pelaksanaan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik tidak sah apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Partai. Oleh sebab itu, kalau Munas di Jakarta tidak dihadiri oleh minimal 50 persen lebih pemilik suara di Partai Golkar, maka Munas tersebut jelas tidak sah secara hukum.

“Kalau tidak sah secara hukum, maka hasil Munas tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengajuan pengesahan susunan kepengurusan kepada Menkumham. Dengan demikian, pelaksanaan munas tandingan hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan uang saja,” paparnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi profesionalitas Menkumham secara khusus. Sekaligus ujian bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara umum yang sebelum-sebelumnya diragukan.

Partai Golkar Bisa Mengalami Nasib Seperti PPP

Sementara itu Direktur Eksekutif Politic Communication (Polcom) Institute Heri Budianto menilai bahwa situasi Golkar saat ini sudah pecah dan akan sulit sekali untuk mempertemukan kedua kubu tersebut. Sebab dengan munculnya Munas tandingan (versi Ancol) maka perseteruan politik antar kedua makin menguat.

“Saat ini yang justru yg dirugikan secara kelembagaan adalah Golkar. Dengan kondisi ini Golkar akan bernasib sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah dipaksa masuk untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya saat dihubungi fren247.com, Senin (8/12).

Menurutnya, pemerintah akan masuk dan dipaksa menyelesaikan masalah partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal itu terlihat dari pernyataan kubu Agung yang mengatakan biarlah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly yang menentukan kasus itu.

Kendati demikian, Heri mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menghitung kekuatan politik di antara kedua kubu. Dia memastikan bahwa‎ pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan kubu yang memiliki kekuatan politik lebih besar.

‎”Belum tentu (pemerintah menetapkan sah kubu Agung), pemerintah akan berhitung politik soal itu. Pastinya alasan politiknya adalah mana kemungkinan paling minim resiko politiknya,” ujar dia.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca