Nasdem Berharap KMP Setuju Revisi Pasal 98 UU MD3

2

Jakarta – Berbeda dengan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya, yang masih menjadi ganjalan bagi partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen berkaitan dengan pasal 98 UU MD3.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiscodat menyatakan fraksinya keberatan dengan pasal 98 UU MD3 yang mengatur mengenai tugas Komisi DPR tersebut.

Dia menyatakan pasal tersebut mewajibkan pemerintah mengikuti rapat dengan komisi dan apabila pemerintah tidak hadir, maka DPR bisa mengajukan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

“Memang, hak itu ada pada DPR, tapi penggunaannya bukan pada komisi,” katanya di saat konferensi pers di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/11).

Victor menyampaikan, fungsi pengawasan DPR seharusnya dilihat sesuai konteksnya. Fungsi pengawasan baru bisa dilakukan, jika memang ada tindakan yang merugikan negara dalam hal konstitusi.

Karena itu, dia berharap KMP bersedia menyetujui adanya revisi atas pasal 98 itu. Jika usulan atas revisi pasal 98 itu tidak disetujui, maka kesepakatan antara KMP dan KIH sulit terlaksana. “Itu tidak bisa tidak. Harus,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca