MK : Tidak berwenang menafsirkan konstitusi

0
Prof. Yusril Ihza Mahendra

yusril2

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan uji materi UU PILPRES yang diajukan Yusril Ihza Mahendra untuk menafsirkan Pasal-pasal UUD 45 dengan alasan MK tidak memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi.

[ads2][ads1]

Pasal yang dimohonkan untuk ditafsirkan MK adalah Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yusril mentertawakan keputusan yang diambil MK ini.

“Kalau permohonan dikabulkan, saya biasa saja. Kalau ditolak, saya tertawa. MK selalu menyebut diri mereka sebagai penafsir tunggal konstitusi, tapi kali ini mereka mengatakan tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Jadi, saya mengatakan, ‘ha-ha-ha’ tertawa sama MK,” kata Yusril seusai sidang di Gedung MK, kamis (20/3).

Yusril juga mempertanyakan keputusan MK yang menyatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan menafsirkan Konsitusi. Karena dengan menyatakan tidak berwenang menafsirkan konstitusi, menurut Yusril, maka keberadaan MK sudah tidak diperlukan lagi.

“Jadi, ada apa dengan MK? Mereka padahal berwenang menafsirkan konstitusi. Kalau mereka tidak berwenang, bubar saja. Untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan. Kali ini MK terbuka dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara untuk menafsirkan konstitusi. Jadi, kalau mereka tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, harusnya dicabut juga dari MK,” kata Yusril.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca