Misbakhun: DPR Dipaksa Setujui Perppu Pilkada

0

Jakarta – Politisi Golkar Misbakhun menganggap, saat ini fraksi-fraksi di DPR seolah dipaksa untuk menyetujui Perppu Pilkada yang diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, hanya ada dua opsi yang harus diambil oleh DPR untuk menanggapi isi Perppu, yaitu menyetujui atau menolak Perppu.

Dia menyampaikan, DPR tidak punya kesempatan untuk menguji apakah ada kekurangan dalam Perppu Pilkada langsung itu. Padahal, ungkapnya, jika dicermati isi di Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada tersebut, maka setidaknya ada 10 rekomendasi yang sebenarnya perlu diuji terlebih dahulu.

“Bayangkan semua keinginan ada dalam Perppu itu dan kita dipaksa menerima,” katanya saat diskusi dengan tema “Mungkinkah Perppu Ditolak DPR?” di kompleks parlemen Senayan di Jakarta, Kamis (11/12).

Sejauh ini, lanjutnya, kesan yang muncul kalau DPR menolak Perppu maka akan dicap tidak aspiratif kepada kepentingan rakyat. Padahal, dia sangat yakin jika memang Demokrat pada saat pembahasan RUU Pilkada di DPR tidak melakukan walkout, maka suara partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan kalah dan UU Pilkada No. 22 tahun 2014 secara otomatis tertolak tanpa harus mengeluarkan Perppu.

Secara pribadi, pria yang pernah menjadi anggota tim 9 kasus Century di DPR tahun 2009-2014 ini justru Perppu Pilkada yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY justru merusak sistem ketatanegaraan yang ada. “Bayangkan UU yang sudah disetujui DPR, disetujui oleh Presiden, kemudian ditandatangani pembatalan oleh Presiden pada hari itu juga,” tegasnya.

Dia juga khawatir, di masa mendatang, jika ada produk Undang-Undang yang dikeluarkan DPR tidak disukai penguasa, akan dilakukan pembatalan dengan mengeluarkan Perppu. “Tugas kita sebagai wakil rakyat adalah meluruskan praktek-praktek seperti ini,” tutupnya.

Namun demikian, politisi partai Demokrat di DPR Didi Mukriyanto menganggap SBY mengeluarkan Perppu Pilkada untuk meninggalkan warisan pemerintahannya bahwa Pilkada langsung memang harus diperjuangkan. “Apakah 10 substansi yang disampaikan Pak SBY tidak sesuai dengan perbaikan demokrasi ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, pengamat sudah banyak yang mengetahui isu Perppu Pilkada tersebut. Sehingga, dia mempertanyakan jika ada yang menganggap, ada kepentingan terselubung di dalam Perppu Pilkada. “Apa kepentingan politik SBY terhadap 10 rekomendasi fundamental itu,” tukasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca