Menkumham Anggap Dualisme Kepengurusan Golkar Berbeda Dengan PPP

0

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggap kasus dualisme kepengurusan di Golkar berbeda dengan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly mengungkapkan,
Kementerian Hukum dan HAM mengambil sikap yang berbeda, sebab pendaftaran dua kepengurusan kembar di Golkar terjadi pada hari yang sama. Sedangkan, dalam kasus PPP, ada perbedaan waktu saat mendaftarkan kepengurusannya.

“Jadi waktu itu berbeda, harus kita lihat faktanya. Ini kan pada hari yang sama,” katanya kepada wartawan saat memberikan konferensi pers mengenai sikap atas kepengurusan Golkar di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (16/12).

Menurutnya, ada selang waktu 7 hari antara pendaftaran kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dengan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. “Sangat berbeda casenya. Jadi PPP dengan ini berbeda casenya. Ini (Golkar) pada hari yang sama ada pendaftaran kepengurusan,” bebernya.

Yasona menyatakan, pihaknya meyakini bahwa persoalan dualisme di tubuh partai Golkar akan bisa segera diselesaikan di tingkatan internal partai berlambang pohon beringin itu. “Kami percaya baik kubu Bali dan kubu Ancol adalah bersaudara. Kami percaya dalam hal ini akan dapat diselesakan dalam waktu dekat,” terangnya.

Kementerian Hukum dan HAM sendiri tidak menetapkan batas waktu kapan penyelesaian secara internal itu harus sudah dilangsungkan. Namun demikian, Yasona menyarankan, dualisme kepengurusan di tubuh partai Golkar bisa diselesaikan lewat Mahkamah Partai terlebih dahulu. Jika penyelesaian lewat Mahkamah Partai mengalami kebuntuan, bisa diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan.

“Kita selesaikan dengan mekanisme. Kan ada mahkamah partai, kalau masih ada perbedaan pendapat diselesaikan di pengadilan. Kecuali ada islah, diselesaikan lewat Munas Islah,” tutupnya.

Seperti diketahui, pada kasus kepengurusan PPP, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Rommahurmuziy. Sementara pada kasus dualisme kepengurusan di Golkar, Kemenkumham tidak menetapkan kepengurusan mana yang sah dan meminta perselisihan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal.

Pada Senin 8 Desember lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah menerima pendaftaran kepengurusan Golkar dari dua hasil Munas yang berbeda. Munas Golkar pada 30 November hingga 4 Desember lalu di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan Munas Golkar di Ancol telah memilih Agung Laksono menjadi Ketua Umumnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca