Mendagri : Jokowi Harus Mundur sebelum 20 Oktober

1

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, berharap Joko Widodo sudah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelum di lantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014 nanti. Hal itu disampaikan Gamawan saat ditanya wartawan perihal proses pengunduran diri Jokowi seusai konferensi Pers di kantor Menkopulhukam, jumat (22/8).

“Ya (harus disetujui DPRD), itu harus dalam sidang paripurna,” kata Gamawan.

Gamawan menyampaikan juga bahwa Surat surat keputusan (SK) tentang pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 sudah ditandatangani Mendagri pada tanggal 20 Agustus, kemarin. Kemudian pelantikan anggota DPRD akan dilaksanakan pada 25 Agustus besok.

Jokowi diharapkan mengajukan pengunduran diri segera setelah pelantikan anggota DPRD-DKI sehingga pada sidang Paripurna pertama DPRD-DKI surat pengunduran diri Jokowi bisa langsung dibahas.

“DPRD baru dilantik tanggal 25 besok. Saya sudah tanda tangani 20 (20 agustus -red) kemarin SK DPRD DKI, sehingga tanggal 25 dilantik bertepatan dengan masa akhir jabatan DPRD lama. Kemudian kalau bisa dibentuk kelengkapan, sebelum 20 (20 oktober -red) itu sudah ada putusan kalau ada permohonan pengunduran diri Jokowi,” kata Gamawan.

Mengenai kekhawatiran sementara pihak anggota DPRD akan menolak pengunduran diri Jokowi, Gamawan tidak ingin berspekulasi.

“Saya enggak mau berandai-andai. Harus mundur sebelum dilantik. Pokoknya sebelum dilantik jadi presiden, status harus berhenti jadi gubernur,” jelas Gamawan.

“Yang enggak boleh rangkap jabatan (Gubernur dan Presiden -Red) dan (pengunduran diri) disetujui DPRD baru. Saya harap enggak ditolak. Dihitung dari politik, koalisi Pak Jokowi kuasai 50 kursi dan dia hanya butuh 54 kursi. Kalau anggota merah putih tidak sebanyak itu, akan lebih turun lagi. Mudah-mudahan tidak masalah,” tambahnya.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

  1. Semoga DPRD DKI Jakarta MENOLAK pengunduran diri jokowi dari jabatan gubernur…

    Secara hukum, rakyat DKI Jakarta lebih BERHAK atas nasib politik jokowi dibandingkan warga negara Indonesia….

Tanggapan Pembaca