Maruaraar Sirait Hormati Pengajuan Interpelasi BBM

0

Jakarta – Ketua DPP PDIP Maruaraar Sirait menghormati adanya keinginan anggota DPR yang berencana mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM menjadi Rp. 8.500.

“Baik hak angket, hak interpelasi, itu semua adalah hak yang harus kita hormati. Kita (DPR) sudah mengatur dalam tata tertib, bagaimana mengatur syarat-syaratnya (agar) terpenuhi,” katanya kepada wartawan di gedung DPR di Jakarta, Kamis (11/12).

Menurutnya, jika memang persyaratan pengajuan hak interpelasi sudah terpenuhi, pemerintah pasti akan menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi keingintahuan DPR. Apalagi, lanjutnya, semua pihak juga menginginkan DPR yang kuat.

“Kita juga pada zaman orde baru menolak DPR menjadi stempel dari pemerintah. Tapi, selama DPR nya itu konstruktif, menyampaikan aspirasi rakyat dan semangatnya adalah semangat untuk memberikan suatu koreksi,” bebernya.

Dia meyakini, bahwa tidak ada pemerintah mana pun di dunia yang sempurna dan benar 100 persen. Sehingga, jika pemerintah melakukan kesalahan maka DPR perlu melakukan sebuah koreksi. “Jadi wajar-wajar saja kalau DPR tugasnya mengawasi pemerintah, selama niatnya baik, tidak ada niat-niat yang destruktif, itu kita harus hargai,” pungkasnya.

Mengenai partai Demokrat yang hanya akan mengajukan hak tanya dan bukan hak interpelasi soal kenaikan harga BBM, dia menilai partai berlambang mercy itu punya pertimbangan sendiri. Dia menolak, jika langkah Demokrat itu hanyalah politik balas budi atas dukungan pemerintah Jokowi atas Perppu Pilkada yang diterbitkan pada masa pemerintahan SBY.

“Saya kira itu bukan soal balas budi karena Jokowi mendukung Perppu, saya rasa nggak. Itu soal keyakinan. Saya pikir Pak SBY tidak seperti itu,” ujar politisi yang dikenal lantang menolak kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY ini.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan Demokrat saat ini sebenarnya mirip dengan sikap politik PDIP saat SBY berkuasa. Saat itu, imbuhnya, PDIP berperan menjadi partai penyeimbang. Selain menolak banyak kebijakan pemerintahan SBY, namun PDIP juga mendukung banyak program pemerintahan pak SBY.

“Saya pikir harusnya seperti itu. Jangan asal menolak, jangan juga asal setuju. Yang penting alasan dan tujuannya secara substansi. Kita gak ingin dong, semua DPR ini setuju pemerintah,” tutupnya.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM menjadi Rp. 8.500 di tengah penurunan harga minyak dunia menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota DPR. Hingga akhir masa sidang perdana DPR pada 5 Desember lalu, anggota dewan telah menggalang dukungan dan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah soal BBM. Jika memenuhi persyaratan, DPR akan menggulirkan hak interpelasi setelah masa reses yang berakhir 9 Januari 2015 mendatang.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca