Malik Haramain: MA Tidak Boleh Keberatan Selesaikan Sengketa Pilkada

1
Anggota Komisi II PKB, Abdul Malik Haramain

Jakarta – Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) berkeinginan agar ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Pengadilan khusus tersebut bisa berbentuk pengadilan elektoral yang hanya menangani perselisihan pilkada.

Namun demikian, Anggota Komisi II Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menganggap Mahkamah Agung tetap harus mematuhi amanat Perppu No. 1 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tingkatannya setara dengan Undang-Undang.

Menurutnya, MA tidak bisa lagi berkeberatan, karena Perppu tersebut sudah menyatakan bahwa perselisihan hasil Pemilu ditangani oleh Mahkamah Agung. Sehingga, Mahkamah Agung perlu menugaskan pengadilan tinggi di Provinsi untuk menangani semua kasus perselisihan pemilihan gubernur, bupati maupun Walikota.

“Kalau UU sudah memerintahkan, Mahkamah Agung harus ikut dan harus melaksanakan perintah Undang-Undang itu,” katanya di gedung DPR Senayan di Jakarta, Senin (12/01).

Dia menjelaskan, salah satu alasan mengalihkan penyelesaian sengketa Pilkada ke MA, karena kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sudah terlalu banyak. Dikhawatirkan, MK tidak bisa menindaklanjuti berbagai sengketa Pilkada karena banyaknya persidangan yang ditangani MK.

“Karena itu perlu mengalihkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung punya tangan, punya kaki namanya pengadilan tinggi. Jadi, itu dimanfaatkan,” tandasnya.

Dia menambahkan, meskipun dibentuk pengadilan khusus untuk menangani sengketa pemilu, tidak menutup kemungkinan bahwa hakim yang menangani adalah hakim yang sama dengan hakim di pengadilan tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, harusnya penanganan sengketa pilkada mengoptimalkan institusi yang memang sudah ada. “Yang pasti Undang-Undang memerintahkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga harus melaksanakan perintah Undang-Undang itu,” tutupnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca