Mahkamah Partai : Muktamar Rommy dan Suryadharma Tidak Sah

0

Jakarta – KH Maimoen Zubair,  Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PPP di Surabaya hari ini, Rabu (15/10), tidak sah. Muktamar yang dilakukan oleh  M. Romahurmuziy (Romi), Sekjend PPP, maupun yang akan dilakukan oleh Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP, keduanya ditegaskan tidak sah.

“Sebagaimana putusan mahkamah partai, maka muktamar dari pihak yang bersengketa, kedua-duanya tidak sah,” kata tokoh yang akrab disapa Mbah Moen itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (15/10).

Mbah Moen mengemukakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang sah adalah pihak konsisten kepada Muktamar VII Bandung dan berkantor di DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Dalam rapat konsultasi pimpinan majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP memutuskan bahwa semua pihak harus menaati dan mematuhi putusan mahkamah partai, karena sifatnya final dan mengikat.

Pimpinan Majelis PPP bersepakat untuk terus berupaya semaksimal mungkin dilakukannya islah antara kedua belah pihak yang berselisih.

Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai PPP akan terus mengawal dan membantu terbentuknya kepanitian bersama untuk melaksanakan Muktamar VIII yang diharapkan sebagai Muktamar Islah.

Rapat konsultasi juga memutuskan bahwa Muktamar VIII sebaiknya diselenggarakan sebelum 20 Oktober 2014.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair dan Sekretaris Majelis Syariah Anas Taher.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca