MA Tetap Berharap, Ada Pengadilan Elektoral Selesaikan Sengketa Pilkada

0
Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Hakim Agung Bidang Tata Usaha Negara Supandi

Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2014 telah mengamanahkan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan sengketa Pilkada yang berlanjut ke pengadilan.

Namun demikian, Mahkamah Agung tetap berharap ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada yang sampai ke meja hijau. Demikian disampaikan Hakim MA bidang Tata Usaha Negara Supandi kepada wartawan usai menemui Ketua KPU Husni Kamil Manik di gedung KPU.

“Kita berdoa masalah pemilu ini tidak dibawa pengadilan. Karena praktek yang sudah-sudah justru menghinakan pengadilan. Walaupun hakimnya telah bekerja setengah mati dengan sebaik-baiknya,” katanya di Jakarta, Jumat (09/01).

Menurutnya, semua pihak berkepentingan bagi terciptanya pengadilan yang berwibawan dan dihormati. Sehingga, dia menyarankan, ada pengadilan khusus pemilu yang disebut pengadilan elektoral. “Seperti wasit sepakbola. Putusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Jadi, pemilu tidak harus mengalami hambatan. KPU bisa bekerja dengan tenang,” terangnya.

Dia menjelaskan, pengalaman sengketa Pilkada yang di bawa ke jalur pengadilan selama ini kerapkali berujung kepada pengerahan massa. Padahal, pengerahan massa tersebut berpotensi melanggar konstitusi. “Kenapa ? karena pengadilan adalah lembaga yang bebas dari tekanan pihak manapun. Demonstrasi apa bukan tekanan ?,” bebernya.

Sejauh ini, lanjutnya, keberadaan pengadilan elektoral belum dimungkinkan karena ketiadaan UU bagi pengadilan semacam itu. Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada masih merujuk kepada Perppu Pilkada.

“Electoral court (pengadilan elektoral) itu yuskonstituendum, hukum yang dicita-citakan. Sementara ini, yang ada adalah Perppu, Peraturan pemerintah pengganti UU,” tukasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca