KPUD Surabaya Pertanyakan Komitmen Pemkot Surabaya Mendukung Kelancaran Pilkada

1
Ketua KPU Husni Kamil Manik

Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya mempertanyakan komitmen pemerintah kota Surabaya dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Hal itu disampaikan oleh Miftakul Ghufron, Komisioner Bidang Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPUD Surabaya kepada media, hari ini (8/5) di Surabaya, terkait belum jelasnya jadwal penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang jadi landasan pencairan anggaran Pilkada dari APBD Surabaya.

“KPU berharap agar Pemkot Surabaya bisa memberikan kepastian terkait jadwal penandatangan NPHD. Kepastian realisasi pendanaan Pilkada ini sangat penting, mengingat proses tahapan sudah berjalan dan kini penyiapan penyelenggaraan lainnya juga segera harus dipenuhi,” ungkapnya.

Dijelaskan juga oleh Ghufron bahwa KPUD Surabaya sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan pemkot Surabaya membahas pendanaan Pilkada yang akan dilakukan serentak pada Desember nanti. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan NPHD tersebut akan ditandatangani.

“Padahal Kabupaten Kediri, Gresik, Sidoarjo dan Kota Blitar saat ini telah menandatangani NPHD. Meskipun daerah yang lain juga masih banyak yang belum. Namun bila mengembalikan pada komitmen awal, bahwa Kota Surabaya akan jadi ikon dan barometer Pilkada di Jatim maka soal NPHD harus segera bisa dituntaskan,” jelas Ghufron.

Sementara itu KPUD Surabaya telah mulai melaksakan tahapan penyelenggaraan Pilkada sejak Februari lalu. Saat ini sedang melaksanakan proses rekruitmen dan seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan dilanjutkan minggu depan dengan rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Sementara seluruh kegiatan masih meminjam alokasi anggaran rutin dari APBN. Jadi belum menggunakan alokasi dana APBD sebagaimana mestinya,” tutup Ghufron.

MENARIK DIBACA

loading...

1 KOMENTAR

  1. sabar toh le…anggaran pilwali surabaya itu dari uang rakyat,pemkot surabaya hanya pengelola,KPU surabaya selaku salah satu pengguna anggaran,semua terkait dan terikat dengan aturan penggunaan keuangan daerah,salah sedikit saja melanggar hukum medaeng menunggu.

TINGGALKAN TANGGAPAN

Sila masukan komentar anda
Silahkan masukan nama disini