KPU Upayakan Bawa Lima Draft PKPU Dalam Pembahasan Perppu Pilkada Di DPR

0
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum akan mengupayakan untuk menyertakan lima draft Peraturan KPU dalam pembahasan di Perppu Pilkada di DPR. Mulai minggu depan, DPR akan kembali memulai rapat karena masa reses telah berakhir.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan persiapan yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi pilkada serentak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR.

Sejauh ini, KPU sudah membahas lima draft PKPU dari jumlah keseluruhan rencana penerbitan PKPU yang berjumlah 12 buah. “Lagi dibahas secara optimal, KPU itu ada lima peraturan. Dan tinggal tujuh yang berproses,” katanya di gedung KPU di Jakarta, Jumat (09/01).

Menurutnya, KPU telah menargetkan minimal akan mengirimkan tiga dari lima draft tersebut agar bisa dibahas bersama DPR dalam pertemuan selanjutnya. Namun demikian, jika masih memungkinan, KPU akan menyertakan kelima draft peraturan tersebut.

“Kami paling lambat senin telah mengirimkan tiga peraturan untuk dikonsultasikan. Tapi berpotensi, kami tambah lagi menjadi lima,” terangnya.

Dia menyampaikan, nantinya KPU akan menjelaskan kepada DPR mengenai Perppu nomor 1 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau dikenal dengan sebutan Perppu Pilkada. Namun demikian, dia menegaskan, DPR yang akan menjadwalkan rapat konsultasi tersebut.

Sedangkan mengenai kemungkinan pembahasan perubahan tahapan Pilkada, baru memungkinkan setelah ditetapkannya Perppu Pilkada menjadi sebuah Undang-Undang. Meskipun, bisa saja dalam pembahasan Perppu Pilkada di DPR, perubahan tahapan Pilkada dimunculkan dalam daftar inventaris masalah (DIM). “Mungkin saja itu muncul dan itu yang mungkin ditindaklanjuti setelah Perppu ditetapkan sebagai UU,” tukasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2015, akan terjadi pergantian kepala daerah di 8 provinsi dan 196 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejauh ini, DPR masih belum memutuskan, apakah menyetujui atau menerima Perppu Pilkada yang diterbitkan di akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca