KPU Minta DKPP Samakan Standar Antisipasi Pelanggaran Pilkada Serentak 2015

0

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuat standar baku terhadap tim pemeriksa daerah sebagai antisipasi untuk memproses pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2015 nanti.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, menganggap standar tim pemeriksa DKPP di daerah perlu disesuaikan dengan standar tim pemeriksa di tingkat pusat.

“Kita berharap ada standar DKPP dalam mengambil keputusan. Standar itu tidak hanya untuk Tim Pemeriksa Pusat tapi juga Tim Pemeriksa Daerah,” katanya dalam diskusi dengan tema “DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi” di kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Kamis (18/12).

Dia menyatakan, setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab oknum penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran, yaitu faktor internal dan eksternal . Secara internal individu, karakter yang tidak baik bisa menjadi pemicu pelanggaran pemilu. Untuk pelanggaran jenis ini, dia mengaku sangat setuju apabila oknum yang melakukan pelanggaran langsung diberhentikan.

Namun demikian, ungkapnya, secara eksternal banyak faktor di luar individu penyelenggara pemilu yang berpotensi menyebabkan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Salah satunya, perpecahan internal di tubuh partai politik yang membuat penyelenggara pemilu di Pilkada rentan untuk digugat.

Apalagi, lanjut dia, selama ini lebih banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu pada saat Pilkada jika dibandingkan pemilu secara nasional. Pasalnya, potensi konflik kepentingan di tingkatan penyelenggara sangat besar saat Pilkada. “Karena individu penyelenggara pemilu di daerah berhubungan langsung dengan stakeholder dan dia tidak bisa mandiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, KPU berharap DKPP perlu menelisik lebih jauh mana pelanggaran pemilu yang memang menjadi inisiatif individu penyelenggara pemilu dan mana yang bukan. Husni sangat setuju, jika pelanggaran pemilu yang memang inisiatif penyelenggara pemilu harus ditindak.

Namun, kepada pelanggaran yang bukan inisiatif penyelenggara pemilu, perlu secara mendalam apa alasan sesungguhnya. Sebab, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran di bawah ancaman peserta pemilu. “Yang tidak diinisiasi individu harus diselidiki lebih jauh apa yang menjadi motif pelanggaran penyelenggara pemilu ini,” tukasnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2015 mendatang akan berlangsung Pilkada serentak di 204 daerah di seluruh Indonesia. Saat ini DPR masih belum memutuskan apakah Pilkada akan tetap langsung seperti diamanatkan oleh Perppu No. 1 tahun 2014 atau melalui mekanisme DPRD.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca