KPU Akan Netral Dalam Pembahasan Perppu Pilkada di DPR

0

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk netral saat pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas< mengungkapkan KPU akan tetap dalam posisi netral meskipun DPR bisa saja tidak menyetujui Perppu Pilkada yang diterbitkan oleh pemerintah SBY. “Apapun keputusannya, KPU akan mempersiapkan. Kalaupun tidak diterima, KPU netral,” katanya saat dialog kenegaraan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/11).

Namun demikian, KPU tetap melakukan berbagai persiapan Pilkada langsung sebagai langkah antisipasi diterimanya Perppu Pilkada oleh DPR. Sebab, jika DPR menyetujui Perppu Pilkada maka KPU perlu mengeluarkan Peraturan KPU sebagai aturan tambahan yang diatur oleh Perppu. “Ke depan, KPU sudah mempersiapkan jika Perpu ini diterima oleh DPR,” lanjutnya.

Menurutnya, setidaknya ada 7 peraturan tambahan yang harus dikeluarkan KPU jika Pilkada langsung yang disyaratkan oleh Perppu Pilkada disetujui oleh DPR. Di antaranya menyangkut tahapan dan jadwal Pilkada, mekanisme pencalonan, pelaporan dana kampanye, pencoblosan, dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Oleh karena itu, dia berharap DPR bisa segera membahas Perppu Pilkada. Sebab, jika nantinya Perppu Pilkada disetujui, KPU perlu melakukan berbagai persiapan dan tahapan. “Artinya kalau kita tetapkan pemilu November, selambat-lambatnya Januari dan Februari (2015) harus diketok untuk disahkan,” tukasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca