KPAI Ingatkan PARPOL UU Perlindungan Anak Terkait Kampanye

1

KPAI

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh mengingatkan seluruh Partai Politik (PARPOL) peserta PILEG 2014 untuk tidak menggunakan anak dibawah umum dalam kegiatan politik termasuk kampanye yang rentan melibatkan anak dibawah umur. Jika ditemukan PARPOL dengan sengaja melakukan ini maka akan dikenakan sangsi tegas yang terdapat di Undang Undang Perlindungan Anak (UU-PA).

[ads2][ads1]

Kepada seluruh parpol, caleg, jurkam, dan penyelenggara, agar memastikan kampanye yang edukatif, memiliki komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan anak,” k‎atanya di Jakarta, minggu (16/3).

Didalam UU-PA terdapat pasal yang mengatur tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik‎ (pasal 15). Juga ada sangsi tegas yang akan diberikan, berupa ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta untuk pihak yang melanggar.

Untuk kepentingan tersebut, maka selama masa PILEG dan PILPRES 2014, KPAI akan membuka desk pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran penyalahgunaan anak dalam kegiatan PARPOL. Masyarakat dapat memberikan laporan pengaduan ke nomor yang disediakan KPAI di telepon 021-31901446, fax 021-3900833, email pengaduan@kpai.go.id, hotline081382329016 (SMS).

Berikut 15 hal yang di kategorikan pelanggaran penyalahgunaan anak dalam kegiatan Politik :

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun/belum nikah agar bisa jadi pemilih,

2. Menggunakan tempat bermain, penitipan anak atau pendidikan anak untuk kampanye terbuka,

3. Memobilisasi massa anak,

4. Menggunakan anak sebagai jurkam,

5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik,

6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye,

7. Menggunakan anak untuk pasang atribut parpol,

8. Menggunakan anak untuk melakukan praktik politik uang,

9. Mempersenjatai anak yang membahayakan diri atau orang lain,

10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk lakukan hal yang dilarang dalam pemilu,

11. Membawa anak ke arena kmpanye terbuka yang membahayakan anak

12. Melakukan tindakan kekerasan dalam kampanye, (seperti kepala anak digunduli)

13. Melakukan tindakan diskriminatif pada anak yang ortunya berbeda pilihan politik,

14. Memprovokasi anak untuk memusuhi caleg atau parpol tertentu,

15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut melindungi anak anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca