Kompolnas Pakai Data Polri Nyatakan Budi Gunawan Bersih, Beda Jika Gunakan Data KPK – PPATK

1
Pengamat Lingkar Madani, Ray Rangkuti

Jakarta – Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai tidak ada politisasi maupun motif balas dendam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Jujur, saya melihatnya tidak ada indikasi balas dendam. Tidak ada unsur soal sakit hati. Tidak ada juga unsur soal politik,” katanya dalam diskusi mengenai kisruh pemilihan Kapolri dengan tema “Pak Jokowi: Rakyat Bersamamu Jika…” di bilangan Tebet, di Jakarta, Sabtu (17/01).

Menurutnya, data awal yang menyorot rekening gendut petinggi Polri sebenarnya bermula di tahun 2010 saat disebut-sebut ada 10 pejabat Polri yang memiliki rekening gendut dan tak wajar. Karena saat itu KPK tidak punya kewenangan, maka kasus tersebut ditangani oleh Polri.

“Kepolisian menganggap tidak ada dana haram yang dianggap KPK mencurigakan. Sampai di situ, KPK belum terlibat apa pun,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, dalam perjalanan selanjutnya kasus rekening gendut muncul kembali di tahun 2014. Setelah terpilih, Presiden Joko Widodo meminta supaya KPK dilibatkan dalam menelusuri calon menteri. Dimana salah satu yang disebut-sebut bakal menjadi calon menteri adalah Komjen. Pol. Budi Gunawan.

Selain itu, imbuhnya, beberapa hari lalu PPATK menyatakan bahwa surat Kompolnas tentang dana rekening yang dinyatakan bersih adalah data yang digunakan pada tahun 2010, bukanlah data penelusuran KPK maupun PPATK.

“Tentu saja kalau pakai data Mabes polri tidak ada masalah. Tapi, kenapa Kompolnas tidak meminta data dari PPATK, KPK dan juga Komnas HAM,” terangnya.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan KPK dengan menetapkan tersangka adalah sebuah kewajiban ketika mempunyai cukup bukti untuk itu. Sebab, akan timbul masalah jika ada dua alat bukti yang cukup namun KPK tidak menyatakan seseorang sebagai tersangka, kemudian orang itu menduduki sebuah pejabat publik.

“Kalau dilihat dari rangkaian ini, saya lihat apa yang dilakukan KPK adalah upaya preventif untuk mencegah orang yang bermasalah masuk ke dalam jabatan publik,” tegasnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca