Komisi II DPR Mulai Bahas Perppu Pilkada Dengan Pemerintah

4
Rapat Komisi II DPR

Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mulai melakukan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pembahasan Perppu Pilkada yang dilakukan pertama kali di DPR itu dihadiri seluruh fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR. Setidaknya, 33 anggota dari 55 anggota komisi II ikut dalam membahas Perppu yang mengembalikan Pilkada tetap langsung itu. Sedangkan pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menyebutkan, peraturan mengenai Perppu Pilkada merujuk kepada pasal 22 UUD 1945 dan pasal 52 UU No 2 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Perppu disetujui oleh DPR, maka Perppu akan ditetapkan menjadi UU dan tetap berlaku.

“Perppu yang ada ini kalau diterima, maka harus kita terima sepenuhnya dan kita laksanakan sepenuhnya,” katanya saat memimpin rapat dengar pendapat antara komisi II DPR dengan pemerintah di ruang rapat komisi II di komplek parlemen di Jakarta, Kamis (15/01).

Namun, apabila Perppu ditolak, maka Perppu tersebut akan dicabut. Adapun mengenai mekanisme apakah Perppu Pilkada akan diterima atau dicabut, lanjutnya, masing-masing fraksi harus memberikan tanggapannya.

“Baru, kembali pemerintah memberi tanggapan. Setelah memberikan tanggapan, mau kita apakan, apakah kita tetapkan pembahasan secara tuntas. Apa kita bentuk tim Panja atau Timus,” ucapnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca