KMP-KIH Capai Titik Temu Soal Hak Angket, Interpelasi dan Menyatakan Pendapat

1

Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia (KIH) mencapai titik temu soal perbedaan pandangan mengenai hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat anggota DPR.

Titik temu tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara KMP dan KIH di kediaman Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, di Fatmawati Mansions Jakarta. Mewakili KMP adalah Ketum PAN Hatta Rajasa dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Sedangkan mewakili KIH adalah politisi PDIP Pramono Anung dan Olly Dondokambey.

“Dari pembicaraan sore ini kami mencapai suatu kesepahaman,” kata Hatta Rajasa usai mengadakan pembicaraan kesepakatan damai antara KMP dan KIH di Jakarta, Sabtu (15/11).

Hatta Rajasa mengungkapkan, tidak ada lagi persoalan yang mengganjal di kubu KIH soal hak yang melekat pada anggota dewan, yaitu menyangkut hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat.

Sehingga, dia berharap, kesepakatan tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan di DPR. “Kita harapkan minggu depan DPR sudah bisa bekerja,” jelasnya.

Namun demikian, dia belum bersedia menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanaan kesepahaman tersebut. “Nanti secara teknis di di fraksi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kesepakatan antara KMP dan KIH belum juga ditandatangani karena perbedaan pendapat mengenai hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat anggota DPR yang diatur dalam pasal 74 dan 98 UU MD3. Sebelumnya, KIH meminta pasal 74 dan 98 dalam UU MD3 yang mengatur hak anggota dewan itu direvisi.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca