Ketua Fraksi Golkar Tidak Yakin Kemenkuham Sahkan Kepengurusan Munas Ancol

0
Ade Komarudin Ketua Fraksi Golkar DPR RI 2014-2019

Jakarta – Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Ade Komarudin, meyakini bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan hasil Munas Golkar di Ancol yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dikomandoi oleh Agung Laksono.

“Kami tidak percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan munas Ancol,” katanya di Jakarta, Minggu (07/12).

Menurutnya, Munas Golkar di Ancol tidak memenuhi persyaratan yang ada di AD/ART Partai Golkar. Sehingga, dia berharap, pemerintah merujuk kepada berbagai peraturan yang ada saat menilai mana hasil Munas Golkar yang lebih absah.

“Parpol ada Undang-Undang, organisasi ada Undang-Undang, di partai juga ada AD/ART, itulah yang akan jadi patokan bagi pengesahan Munas di Bali dan di Ancol ini,” jelasnya.

Dia juga meragukan kalau pemerintah akan ikut campur tangan dalam silang-sengkarut yang saat ini mendera partai berlambang pohon Beringin tersebut. Sebab, jika pemerintah campur tangan maka itu akan menjadi langkah yang kontraproduktif bagi penegakan demokrasi dan akan mencoreng muka pemerintah.

“Saya tidak percaya benar, di hari gini, di mana demokrasi sedemikian kuat dan Indonesia sebagai negara demokrasi besar yang diperhitungkan dunia melakukan cara-cara yang kontraproduktif. Itu akan merugikan negara sendiri,” lanjutnya.

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo menduga, Presidium Penyelamat Partai mempercepat pelaksanaan Munas untuk memperkuat posisi tawar secara hukum. Sebab, sebelumnya Presidium Penyelamat Partai yang diketuai oleh Agung Laksono ngotot agar pelaksanaan Munas tetap di Januari 2015. “Saya duga kawan-kawan ini ingin memanfaatkan celah UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,” bebernya.

Dia menyatakan, Munas di Ancol akhirnya dilakukan secara terburu-buru untuk mengejar tenggat waktu 7 hari pendaftaran hasil Munas partai politik kepada Kemenkumham seperti dipersyaratkan dalam UU Parpol. “Kalau mereka tetap bulan Januari, maka mereka tidak bisa mengganggu gugat Munas di Bali,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap, pemerintah bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam melihat dua Munas yang berbeda di tubuh partai Golkar. “Kita menduga ada kepentingan tertentu dengan celah UU ini untuk menunggangi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan partai Golkar,” tutupnya.

Seperti diketahui, ada dua Munas yang berbeda di Golkar. Pertama, pada 30 November hingga 4 Desember lalu berlangsung Munas Golkar di Bali yang memilih kembali Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum. Sebagai jawaban atas Munas Bali, Presidium Penyelamat Partai Golkar melangsungkan Munas di Ancol pada 6 Desember hingga 8 Desember mendatang yang mempunyai agenda pemilihan Ketua Umum.

Sampai hari ini, Munas Ancol masih berlangsung dan ada 3 calon yang menyatakan akan maju sebagai calon Ketua Umum. Mereka antara lain: Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Priyo Budi Santoso.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca