Kesepakatan Damai KMP dan KIH Akhirnya Ditandatangani

1

Kesepakatan KMP-KIH

Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya menandatangani kesepakatan damai di parlemen. Penandatanganan kesepakatan damai berlangsung di gedung Nusantara IV DPR siang ini, Senin (17/11). Kesepakatan damai ini ditandangani oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekjen Golkar Idrus Marham mewakili KMP, sedangkan KIH diwakilli oleh politisi PDIP Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Penandatangan kesepakatan damai disaksikan langsung oleh pimpinan DPR, perwakilan KMP dan KIH dan pimpinan Fraksi dan Komisi di DPR.

Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan, kesepakatan tersebut bisa tercapai setelah melalui proses komunikasi yang konstruktif secara musyawarah mufakat. Oleh karena itu, dia berharap setelah penandatanganan kesepakan damai, tidak ada lagi istilah DPR tandingan. “Yang ada hanyalah DPR Republik Indonesia,” katanya saat penandatanganan.

Menurut Setya, DPR akan kembali fokus melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. Namun demikian, DPR tetap akan melakukan fungsi cek dan balance terhadap pemerintah.

“Semoga apa yang kita hasilkan hari ini membangun komitmen bersama terhadap DPR yang kita cintai,” tandasnya.

Berikut poin penting kesepakatan damai antara KMP dan KIH:

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota fraksi pada 11 komisi, 4 badan dan satu Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan, serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur kabinet kerja pemerintan Joko Widodo dan Jusuf Kala (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan, satu Wakil Ketua pada 16 AKD . Melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi pimpinan Komisi, pimpinan Badan dan pimpinan AKD dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT) dan penambahan Wakil Ketua pada 3 AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat, serta menambahkan satu Wakil Ketua pada setiap Komisi, Badan dan MKD sebagai konsekuensi dari perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 74 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, serta pasal 98 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3 – Red) serta ketentuan pasal 60 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 peraturan DPR RI No. 1 tahun 2004 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada pasal 79, pasal 194 sampai dengan pasal 227 UU MD3 No. 17 tahun 2014.

5.Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan Fraksi dan Koalisi Merah Putih dan pimpinan Fraksi Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui pimpinan DPR RI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.”

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca