Kementerian Hukum dan HAM Kembalikan Persoalan Kepengurusan Ke Internal Golkar

0

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengembalikan persoalan dualisme kepengurusan di partai Golkar untuk diselesaikan secara internal di partai berlambang pohon beringin itu.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly, mengungkapkan saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum bisa menetapkan pendaftaran perubahan susunan kepengurusan Golkar.

“Kami berharap perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik,” katanya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menyatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian dokumen berdasarkan ketentuan perundangan atas permohonan penetapan pengesahan kepengurusan partai Golkar, baik kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal dan Sekjen Idrus Marham maupun kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali.

Namun demikian, setelah melihat sejarah Golkar dan ketentuan perundang-undangan yang ada, dia berpendapat, sebaiknya pemerintah tidak melakukan intervensi dalam dualisme kepengurusan di Golkar.

“Setelah kami mempertimbangkan dari seluruh aspek yuridis, dfakta, dokumen dari kedua kelompok ini, kami menyimpulkan, masih ada pemasalahan yang sebetulnya Kemenkumham tidak boleh intervensi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada Senin 8 Desember lalu, Kementerian Hukum dan HAM telah menerima pendaftaran kepengurusan Golkar dari dua hasil Munas yang berbeda. Munas Golkar pada 30 November hingga 4 Desember lalu di Bali telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, sedangkan Munas Golkar di Ancol telah memilih Agung Laksono menjadi Ketua Umumnya.

MENARIK DIBACA

loading...

Tanggapan Pembaca